 |
| Ilustrasi |
Painan, Rakyatterkini.com – Kondisi kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, kini mengalami pergeseran pola yang cukup signifikan.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) per 5 Mei 2026, kemiskinan di wilayah tersebut tidak lagi menyebar secara acak, melainkan mulai terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kesamaan kondisi sosial dan ekonomi. Munculnya kantong-kantong kemiskinan ini menunjukkan adanya perubahan karakter masalah kesejahteraan di daerah tersebut.
Temuan ini mengindikasikan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial semata. Diperlukan pendekatan pembangunan ekonomi yang lebih terarah, berbasis potensi wilayah, serta penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.
Hasil pemetaan DTSEN juga menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga pada kelompok Desil-1—yakni kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah—masih bergantung pada sektor ekonomi tradisional seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta usaha kecil informal. Kondisi ini membuat masyarakat cukup rentan terhadap fluktuasi harga, perubahan iklim, hingga terbatasnya akses pasar.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Pessel, Suryatmono, menyampaikan bahwa pola kemiskinan saat ini sudah berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu.
“Permasalahan kemiskinan sekarang tidak lagi berdiri sendiri pada level rumah tangga, tetapi sudah membentuk kawasan dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi. Maka dari itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu dan berbasis wilayah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).
Ia menegaskan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Misalnya, daerah pesisir lebih banyak bergantung pada sektor perikanan dan usaha rumah tangga, sementara wilayah perbukitan dan pertanian menghadapi tantangan pada produktivitas dan akses ekonomi.
Dari hasil pendataan DTSEN, Kecamatan Koto XI Tarusan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah rumah tangga Desil-1 tertinggi di Pessel, yakni mencapai 2.351 kepala keluarga. Kondisi ini menjadikannya sebagai prioritas utama dalam program pengentasan kemiskinan daerah.
Di kecamatan tersebut, konsentrasi warga miskin paling banyak terdapat di Nagari Kapuh, Kampung Pansur Ampang Pulai, dan Duku. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan kerja, rendahnya diversifikasi usaha masyarakat, serta ketergantungan tinggi pada sektor ekonomi primer.
Suryatmono menilai, kebijakan penanganan kemiskinan perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan langsung, tetapi juga pada penguatan ekonomi produktif.
“Fokus intervensi harus bergeser ke arah pengembangan ekonomi masyarakat, seperti penguatan UMKM, koperasi nagari, serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan agar memiliki nilai tambah,” jelasnya.
Selain Koto XI Tarusan, Kecamatan Sutera juga tercatat memiliki tingkat kerentanan sosial yang cukup tinggi dengan sekitar 2.200 rumah tangga Desil-1. Kantong-kantong kemiskinan di wilayah ini tersebar di beberapa nagari seperti Amping Parak, Rawang Gunung Malelo Surantih, Aur Duri Surantih, hingga Ganting Mudiak Utara Surantih.
Menurut Suryatmono, kondisi tersebut membutuhkan intervensi yang lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Jika kemiskinan sudah terkonsentrasi di wilayah tertentu, maka program pemerintah juga harus fokus di wilayah itu dengan kolaborasi lintas perangkat daerah,” katanya.
Ia menambahkan, sinkronisasi program antar-OPD menjadi hal penting agar penanganan kemiskinan tidak berjalan parsial dan dampaknya bisa lebih dirasakan masyarakat.
Sementara itu, di Kecamatan Lengayang, pola kemiskinan menunjukkan karakter berbeda. Kawasan Kambang menjadi salah satu pusat konsentrasi kemiskinan terbesar di daerah tersebut. Nagari Kambang Timur, Kambang Barat, dan Kambang Utara menyumbang sekitar 60 persen rumah tangga Desil-1 di kecamatan itu.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian dan perikanan tradisional yang masih memiliki nilai ekonomi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga struktur ekonomi yang belum berkembang.
“Peningkatan nilai tambah harus menjadi perhatian. Hasil pertanian dan perikanan perlu diolah lebih lanjut, tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah,” ujar Suryatmono.
Ia juga menekankan pentingnya pelatihan keterampilan kerja berbasis potensi lokal agar masyarakat memiliki peluang ekonomi yang lebih luas.
Dalam perencanaan pembangunan daerah, data DTSEN dinilai sangat penting karena mampu memberikan gambaran detail berbasis nama dan alamat. Hal ini membuat kebijakan dapat lebih tepat sasaran.
Suryatmono menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus berbasis data yang akurat.
“Dengan data yang valid, pemerintah bisa mengetahui secara jelas kondisi masyarakat hingga tingkat wilayah terkecil,” katanya.
Ia berharap, ke depan pembangunan di Pessel lebih diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis nagari dan kawasan prioritas, termasuk peningkatan infrastruktur pendukung seperti akses jalan produksi, fasilitas pengolahan hasil, serta sarana pasar.
Dengan pendekatan yang lebih terpadu, berbasis data, dan berorientasi pada penguatan ekonomi lokal, pemerintah daerah menargetkan masyarakat Desil-1 dan Desil-2 dapat meningkatkan kesejahteraannya secara bertahap.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi memastikan masyarakat memiliki kemandirian ekonomi yang berkelanjutan,” tutupnya.(da*)
