 |
| Dr. Iramady Irdja, Analis Ekonomi Politik dan Praktisi Perbankan dari Bank Indonesia. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kota bersejarah Melaka (dulunya dikenal sebagai Malaka) memiliki jejak panjang yang tak lepas dari pengaruh kolonial, termasuk perubahan penyebutan nama. Hal serupa juga terjadi pada istilah “Malayu” yang kemudian lebih dikenal sebagai “Melayu”.
Menjelang malam 1 Mei 2026, suasana kota ini dipadati kendaraan, terutama di berbagai persimpangan. Melaka menjadi destinasi favorit saat libur bagi warga dari Kuala Lumpur, Seremban, hingga Johor Bahru, layaknya Kota Bogor yang selalu ramai saat akhir pekan atau hari libur.
Secara historis, Melaka didirikan oleh Parameswara, seorang tokoh dari Sriwijaya, sekitar tahun 1400. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan penting yang menghubungkan kawasan Timur dan Barat.
Pada periode abad ke-14 hingga ke-17, perkembangan Melaka bukan sekadar kisah pelabuhan yang sibuk, melainkan juga contoh kompleks hubungan ekonomi dan politik. Kekuatan kota ini dibangun melalui penguasaan jalur distribusi komoditas serta jaringan diaspora, termasuk dari wilayah Nusantara.
Peran masyarakat Minangkabau dalam jaringan tersebut cukup signifikan. Para perantau dari dataran tinggi Sumatera, seperti wilayah Luhak nan Tigo, menelusuri sungai-sungai besar seperti Rokan, Siak, Kampar, hingga Batang Kuantan untuk mencapai pesisir timur Sumatera.
Dari sana, mereka menyeberangi Selat Malaka menuju Semenanjung Malaya dengan semangat berdagang dan membangun jaringan ekonomi.
Memasuki abad ke-16, sebagian perantau Minangkabau mulai menetap di kawasan seperti Naning, Rembau, dan daerah sekitarnya yang kini dikenal sebagai Negeri Sembilan.
Dari sudut pandang ekonomi politik, peran pedagang Minangkabau terlihat dalam beberapa aspek penting. Pertama, Melaka berfungsi sebagai pusat distribusi (entrepot) yang sangat bergantung pada pasokan dari wilayah pedalaman.
Pedagang Minangkabau menjadi penghubung antara produsen di Sumatera dengan pasar internasional. Emas dari daerah seperti Pagaruyung menjadi alat tukar utama dalam perdagangan global saat itu, sementara hasil bumi seperti rempah, damar, dan produk hutan lainnya meningkatkan posisi tawar mereka di pasar.
Kedua, dari sisi politik, hubungan antara Kesultanan Melaka dan diaspora Minangkabau melahirkan sistem tata kelola yang khas. Aktivitas perdagangan dijalankan berdasarkan ikatan kekerabatan dan suku, menciptakan tingkat kepercayaan tinggi yang mampu menekan biaya transaksi.
Selain itu, hubungan diplomatik dengan tokoh-tokoh dari Sumatera turut memperkuat posisi Melaka dalam menjaga stabilitas pasokan komoditas.
Ketiga, penerapan Undang-Undang Laut Melaka memberikan kepastian hukum bagi para pedagang. Pendapatan kerajaan diperoleh melalui bea cukai, namun keberlangsungan sistem ini sangat bergantung pada kepatuhan pedagang besar, termasuk dari Minangkabau.
Kolaborasi ini turut menciptakan stabilitas di Selat Malaka, menjadikannya jalur perdagangan yang aman dan menguntungkan pada masanya.
Keempat, kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda membawa perubahan besar dalam tatanan ekonomi.
Upaya monopoli perdagangan oleh Portugis kerap berbenturan dengan sistem perdagangan bebas yang telah berkembang. Sebagai respons, banyak pedagang Minangkabau mengalihkan jalur perdagangan mereka atau mengembangkan pusat ekonomi baru seperti Johor, Temasek, Aceh, hingga Pulau Pinang.
Dari perjalanan sejarah tersebut, Melaka menunjukkan bahwa kekuatan suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teritorial, tetapi juga oleh kemampuan mengelola jaringan perdagangan serta menjaga kepercayaan pelaku ekonomi.
Kisah Melaka dan sekitarnya sekaligus menjadi gambaran penting tentang kontribusi diaspora Minangkabau dalam membentuk peradaban di Malaysia, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk memperkuat identitas dan semangat merantau secara positif. (da*)
