 |
| Petugas Kecamatan tengah mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital. |
Padang, Rakyatterkini.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang memastikan kesiapan maksimal untuk mendukung percepatan implementasi program Digital Bansos.
Program berskala nasional ini bertujuan meningkatkan transparansi serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan integrasi data kependudukan berbasis digital.
Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, menyampaikan bahwa kesiapan tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam menjalankan Program Unggulan (Progul) Padang Melayani yang digagas pemerintah daerah.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah menjadikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai syarat utama bagi masyarakat untuk mengakses bantuan sosial.
Menurut Ances, penggunaan IKD memungkinkan proses verifikasi dilakukan secara cepat dan langsung (real-time), sehingga dapat meminimalkan potensi data ganda maupun kesalahan sasaran penerima bantuan. Hal ini disampaikannya pada Jumat (15/5/2026).
Sebagai tambahan, Kota Padang telah ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu dari delapan daerah di Pulau Sumatera yang menjadi lokasi percontohan (pilot project) pelaksanaan Digital Bansos.
Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil Kota Padang berperan sebagai koordinator wilayah. Untuk memastikan program berjalan optimal, pemerintah daerah menurunkan sebanyak 1.750 agen pendamping yang disebar hingga tingkat RT dan RW guna membantu masyarakat mengaktifkan IKD melalui perangkat ponsel pintar.
Sebelumnya, penguatan program ini telah dibahas dalam rapat koordinasi antara Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama sejumlah perwakilan kementerian di Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Jumat (24/4/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai instansi, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kementerian Kominfo, serta Bank Indonesia, yang turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program.
Dalam kesempatan itu, Maigus Nasir menilai digitalisasi menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya terkait akurasi data kemiskinan di lapangan.
Pemerintah menargetkan seluruh persiapan dapat segera diselesaikan, sehingga program Digital Bansos bisa diluncurkan dan mulai dimanfaatkan masyarakat pada Oktober 2026.(da*)
