 |
| Mensos Gus Ipul sambangi KPK. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi mengenai proses pengadaan di Kementerian Sosial pada tahun 2026, khususnya terkait program Sekolah Rakyat.
Dalam keterangannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya sengaja meminta arahan, masukan, hingga kritik dari KPK agar pelaksanaan program strategis pemerintah tidak tercemar praktik korupsi. Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dalam setiap tahapan pengadaan.
Menurutnya, seluruh proses di lingkungan Kemensos telah dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik.
Bahkan, proses pengadaan juga telah dilaporkan kepada lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar dapat diawasi secara ketat.
Ia menambahkan, arahan yang nantinya diberikan KPK akan segera ditindaklanjuti untuk memperkuat sistem pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di Kemensos.
Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, serta pejabat lain yang terkait langsung dengan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
Sebelumnya, Gus Ipul telah menyampaikan rencana pertemuan dengan pimpinan KPK sebagai bentuk keterbukaan lembaganya dalam pengelolaan anggaran negara. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memastikan seluruh proses pengadaan, termasuk dalam program Sekolah Rakyat, berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi isu yang ramai diperbincangkan di media sosial terkait pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat, Gus Ipul mengaku telah membentuk tim khusus. Tim tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Sosial dan Inspektur Jenderal untuk melakukan penelusuran serta pendalaman informasi, dengan target laporan selesai dalam waktu dekat.
Ia menegaskan bahwa Kemensos siap menerima berbagai kritik dan saran dari masyarakat. Setiap masukan akan dipelajari secara serius dan ditindaklanjuti apabila diperlukan, termasuk dalam hal proses pengadaan di program Sekolah Rakyat.(da*)
