 |
| Penjagaan Perlintasan Kereta Diminta Tetap Dibiayai Pusat |
Padang, Rakyatterkini.com — Sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Barat mengajukan permintaan agar biaya penjagaan perlintasan sebidang kereta api tetap ditanggung pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Usulan tersebut muncul dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang pada Selasa (5/5/2026).
Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kota Pariaman, serta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Ketiganya sepakat mendorong agar pendanaan penjagaan perlintasan untuk periode Mei hingga Desember 2026 tetap menjadi tanggung jawab DJKA, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan bahwa keberlangsungan penjagaan di perlintasan sebidang sangat penting demi menjaga keselamatan masyarakat. Namun, menurutnya, kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk menanggung seluruh biaya operasional tersebut.
Ia berharap pemerintah pusat tetap mengambil peran dalam pembiayaan karena fungsi penjagaan perlintasan dinilai sangat vital dalam mencegah kecelakaan.
Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang, Hendrialdi, menjelaskan bahwa dari total 60 perlintasan resmi yang belum dilengkapi palang pintu, sebanyak 54 titik masih dijaga secara swadaya oleh warga. Penjagaan ini melibatkan 165 orang, termasuk 63 petugas yang tersebar di 20 titik di Kota Padang.
Kondisi tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan pada partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan di perlintasan. Oleh karena itu, dukungan pendanaan yang berkelanjutan dinilai sangat dibutuhkan agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
Hendrialdi menambahkan, pihaknya akan terus mengoptimalkan penempatan petugas agar sistem pengawasan di perlintasan sebidang bisa berjalan maksimal dan mendukung peningkatan keselamatan transportasi.
Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menilai peran pemerintah pusat sangat penting dalam mengatasi keterbatasan anggaran di daerah. Ia menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan saat ini sedang mengkaji langkah untuk mengambil alih tanggung jawab penjagaan perlintasan tersebut.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Adib Alfikri.
Melalui pertemuan ini, pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk memperkuat koordinasi guna memastikan keselamatan di perlintasan sebidang tetap terjaga dengan baik, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah.(da*)
