 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara pada kuartal I-2026 mencapai Rp 815 triliun, atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Berdasarkan data APBN Kita, porsi terbesar berasal dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 610,3 triliun, meningkat 47,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 413,2 triliun.
Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat Rp 281,2 triliun atau naik 43,4 persen yoy. Sementara belanja non K/L mencapai Rp 329,1 triliun dengan kenaikan 51,5 persen yoy. Adapun Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp 204,8 triliun atau setara 29,5 persen dari target APBN, sedikit menurun 1,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 207,1 triliun.
Jika dilihat lebih detail, belanja K/L terdiri dari beberapa komponen seperti belanja pegawai, barang, modal, serta bantuan sosial.
Dari seluruh komponen tersebut, belanja modal mencatat kenaikan paling tinggi, yaitu 36,7 persen, dari Rp 25,9 triliun pada kuartal I-2025 menjadi Rp 35,4 triliun pada periode yang sama tahun ini.
Belanja Negara Perlu Lebih Efektif
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai tingginya realisasi belanja pemerintah pada awal 2026, terutama pada belanja modal, menunjukkan adanya peningkatan investasi negara.
Menurutnya, kenaikan tersebut sejalan dengan tren investasi nasional yang juga meningkat, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Hal ini menunjukkan adanya upaya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pembiayaan aset produktif.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi pada kuartal berikutnya perlu diwaspadai, terutama jika terjadi pengetatan kebijakan fiskal dan dampak ketegangan geopolitik global yang dapat memengaruhi ekonomi.
Ia menilai tekanan pada kuartal II berpotensi lebih besar sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak dini, termasuk menjaga stabilitas belanja negara agar tetap efektif.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan setiap program pemerintah berjalan optimal. Efektivitas belanja menjadi kunci agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.(da*)
