 |
| Sekda Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan bahwa perencanaan yang tepat sasaran dan responsif sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi, saat membuka Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) se-Sumbar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027, Selasa (21/4/2026).
Dalam sambutannya, Arry menekankan bahwa Satpol PP dan Damkar memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan serta pembangunan daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, Satpol PP tidak hanya bertugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tetapi juga ikut berperan dalam perlindungan warga, termasuk penanganan kebakaran. “Peran ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penyusunan Renja 2027 harus mengacu pada arah pembangunan daerah dalam RPJMD Sumbar 2025–2029 dengan visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”. Dalam kerangka tersebut, peran Satpol PP dan Damkar dinilai selaras dengan misi pembangunan, terutama dalam membangun kehidupan masyarakat yang beradat, berbudaya, serta berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal.
“Perencanaan yang matang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas. Karena itu, Renja harus disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Arry juga meminta agar peningkatan kinerja dan kecepatan respons menjadi perhatian utama dalam menghadapi potensi gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Ia menekankan pentingnya langkah antisipasi sejak dini dengan penanganan yang cepat, tepat, dan tetap mengedepankan pendekatan humanis.
“Masalah jangan dibiarkan membesar baru ditangani. Setiap potensi gangguan harus segera direspons dengan cepat dan cara yang humanis sesuai aturan,” tambahnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya kerja sama antar daerah, terutama di wilayah perbatasan, untuk memperkuat efektivitas penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.
“Kolaborasi antar wilayah sangat penting, terutama untuk persoalan lintas daerah agar penanganannya lebih efektif dan cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Sumbar, Irwan, dalam laporannya menyampaikan sejumlah tantangan yang menjadi perhatian dalam penyusunan rencana kerja tahun 2027. Di antaranya masih belum optimalnya penegakan Perda, gangguan ketertiban umum yang masih terjadi, serta keterbatasan dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran.
Ia juga menyebutkan bahwa keterbatasan sarana prasarana serta belum optimalnya kualitas dan jumlah personel menjadi kendala yang perlu segera dibenahi.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya merancang beberapa langkah strategis, seperti penguatan sosialisasi dan penegakan aturan daerah, peningkatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemenuhan sarana pendukung operasional.
Adapun fokus kebijakan tahun 2027 akan diarahkan pada penguatan penegakan regulasi, peningkatan ketertiban umum, optimalisasi perlindungan masyarakat, serta peningkatan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Melalui forum ini, diharapkan tercipta kesamaan pandangan dan komitmen bersama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar ke depan, guna mewujudkan pelayanan ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran yang lebih optimal di Sumbar.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Kepala Satpol PP dan Damkar kabupaten/kota se-Sumatera Barat(da*)
