 |
| Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com – Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Sawahlunto, Selasa (31/3/2026).
Penyampaian ini merupakan kewajiban kepala daerah setelah berakhirnya tahun anggaran sesuai regulasi yang berlaku.
Dalam paparannya, Riyanda menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah sepanjang 2025 mengalami penyesuaian, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan daerah dalam perubahan APBD tercatat sebesar Rp584,14 miliar, turun sekitar 6 persen dibandingkan APBD awal yang sebesar Rp618,34 miliar.
Rincian pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp72,12 miliar, transfer dari pemerintah pusat dan provinsi Rp511,86 miliar, serta pendapatan sah lainnya Rp149,85 juta.
Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penurunan. Dalam perubahan APBD 2025, total belanja ditetapkan Rp610,02 miliar, berkurang sekitar 5 persen dari APBD awal Rp639,63 miliar. Riyanda menjelaskan,
“Penyesuaian dilakukan berdasarkan kondisi objektif dan realisasi yang ada, termasuk target yang diperkirakan sulit tercapai.”
Pada sisi pembiayaan, Pemkot Sawahlunto mencatat penerimaan sebesar Rp27,54 miliar, yang bersumber dari Silpa tahun sebelumnya dan pengembalian pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tercatat Rp1,66 miliar, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp25,88 miliar.
Riyanda menegaskan, pelaksanaan program pembangunan tetap berlangsung dengan prioritas sesuai kebutuhan daerah serta menindaklanjuti rekomendasi DPRD dari LKPJ sebelumnya.
Selain itu, pemerintah kota mencatat sejumlah prestasi sepanjang 2025, seperti penghargaan Adipura, pencapaian Universal Health Coverage (UHC), dan apresiasi kinerja dari Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Riyanda, pencapaian ini tidak lepas dari dukungan DPRD dan partisipasi aktif masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi untuk memastikan pembangunan daerah berjalan optimal ke depan.
Rapat paripurna DPRD ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi kinerja pemerintah sebelum pembahasan lebih lanjut oleh legislatif. (Benny)
