 |
| Pemangkasan TKD 2026 Tekan Fiskal Daerah |
Padang, Rakyatterkini.com — Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 diprediksi memberikan tekanan besar terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Ekonom Universitas Andalas, Hefrizal Handra, menyatakan, kondisi ini bisa berdampak pada menurunnya kualitas layanan publik sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.
Dalam analisanya, Hefrizal menjelaskan bahwa total penurunan TKD secara nasional mencapai sekitar Rp146 triliun. Sementara itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu menutupi sebagian kekurangan, yaitu sekitar Rp57 triliun.
“Artinya, ada kesenjangan fiskal yang cukup signifikan yang harus dihadapi pemerintah daerah,” ujarnya, dikutip Selasa (31/3/2026).
Hefrizal menambahkan, beberapa daerah mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari tahun sebelumnya untuk menutup defisit, tetapi langkah ini tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang.
Ia menyoroti bahwa pola pengeluaran daerah belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan tekanan fiskal. Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa justru meningkat, sedangkan belanja modal dan bantuan sosial mengalami penurunan.
“Hal ini menunjukkan pergeseran prioritas anggaran. Belanja yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial, justru menjadi tertekan,” ungkapnya.
Menurut Hefrizal, belanja barang dan jasa merupakan komponen fleksibel dalam APBD, mencakup biaya perjalanan dinas, rapat, hingga kegiatan seremonial. Namun, tidak semua pengeluaran ini berkontribusi langsung pada peningkatan layanan publik.
Kondisi tersebut juga mencerminkan dinamika politik anggaran di daerah, di mana belanja yang berkaitan dengan kepentingan birokrasi cenderung lebih sulit dikurangi dibandingkan belanja untuk kepentingan publik.
Dampak dari penurunan belanja modal diperkirakan akan terasa dalam jangka menengah hingga panjang, misalnya tertundanya pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan. Sementara pengurangan belanja bantuan sosial bisa langsung dirasakan oleh kelompok masyarakat yang rentan.
Selain itu, Hefrizal menekankan, peran APBD sebagai penggerak ekonomi daerah berisiko melemah. Penurunan belanja produktif dapat menekan sektor konstruksi, mengurangi permintaan barang dan jasa, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan potensi meningkatnya kesenjangan antar daerah. Daerah dengan PAD tinggi masih memiliki fleksibilitas, sedangkan daerah yang bergantung pada transfer pusat menghadapi tekanan yang lebih berat.
“Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana beban itu dibagi. Masyarakat bisa menjadi pihak yang paling terdampak,” tegasnya.
Hefrizal menegaskan pentingnya kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan publik, terutama di tengah keterbatasan fiskal.
“APBD mencerminkan pilihan politik. Dalam kondisi seperti ini, penting menentukan siapa yang dilindungi dan siapa yang menanggung beban,” tutupnya.(da*)
