 |
| Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan sejumlah kebijakan kunci pemerintah yang dinilai menjadi faktor utama di balik tercapainya swasembada beras sekaligus meningkatnya kesejahteraan petani di Indonesia.
Penjelasan itu disampaikan Amran kepada para pengamat dari berbagai bidang saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terbuka di Gudang Bulog Karawang, Kamis (23/4/2026).
Ia menegaskan bahwa capaian swasembada beras pada 2025 bukan hasil rekayasa data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, peningkatan produksi beras Indonesia juga diperkuat oleh data lembaga internasional.
Amran menyebut, baik Food and Agriculture Organization (FAO) maupun United States Department of Agriculture (USDA) sama-sama mencatat adanya kenaikan produksi beras Indonesia.
Dalam laporan FAO, produksi beras Indonesia pada musim tanam 2025/2026 diperkirakan mencapai 35,6 juta ton. Sementara itu, USDA mencatat angka sekitar 34,6 juta ton pada 2025, yang disebut sejalan dengan data BPS.
“FAO mencatat 35,6 juta ton, sementara USDA sekitar 34,6 juta ton. Artinya, lembaga internasional pun mengakui produksi kita meningkat,” ujar Amran seperti dikutip Sabtu (25/4).
Menurutnya, lonjakan produksi tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan strategis pemerintah, seperti pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, program pompanisasi, penggunaan benih unggul, hingga pembukaan lahan sawah baru.
Ia menjelaskan, program pompanisasi misalnya, mampu meningkatkan intensitas tanam petani. Lahan tadah hujan yang sebelumnya hanya bisa panen sekali dalam setahun kini bisa ditanami hingga dua kali karena pasokan air lebih terjamin, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada musim hujan.
Dengan perluasan pompanisasi di lahan sekitar 1 juta hektare, potensi tambahan produksi bisa mencapai sekitar 5 juta ton gabah kering panen (GKP), dengan asumsi rata-rata hasil panen nasional.
“Kalau satu juta hektare bisa ditanami dua kali, maka ada tambahan produksi sekitar lima juta ton GKP,” jelasnya.
Selain itu, peningkatan produksi juga didorong oleh pemanfaatan lahan rawa yang sebelumnya tidak produktif, penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) modern, serta program cetak sawah baru seluas sekitar 200 ribu hektare.
Di sisi lain, pemerintah juga fokus meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyediaan sarana produksi yang lebih baik. Ini mencakup ketersediaan pupuk bersubsidi, perbaikan irigasi, hingga kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah petani.
Kebijakan tersebut disebut menurunkan biaya produksi petani, sekaligus mendorong semangat tanam dan meningkatkan hasil panen serta harga jual yang lebih menguntungkan.
“Pupuk kita turunkan biayanya sekitar 20 persen, irigasi kita benahi, pompanisasi jalan, dan HPP juga kita naikkan. Petani sekarang lebih semangat dan merasakan manfaatnya,” kata Amran.
Ia menambahkan, dampak dari kebijakan tersebut terlihat dari data BPS yang mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai level tertinggi, yakni 125,45 pada Februari 2026.
“Ini data resmi BPS, jadi bisa dicek. Bukan data subjektif,” tegasnya.
Sementara itu, cadangan beras pemerintah (CBP) juga dilaporkan menembus angka 5 juta ton, yang disebut sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Amran pun mengajak para pengamat, akademisi, hingga masyarakat umum untuk melakukan pengecekan langsung ke gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia.
“Silakan siapa pun datang dan lihat langsung ke gudang Bulog. Tidak ada yang ditutup-tutupi, termasuk mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, bukan klaim sepihak pemerintah.
“Ini kerja kolektif kita semua untuk ketahanan pangan nasional,” tutupnya.(da*)
