 |
| Universitas Negeri Padang (UNP), |
Padang, Rakyatterkini.com – Dua mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP), GTA dan JFP, akhirnya memberikan tanggapan terkait isu LGBT yang sempat menyebut nama mereka.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Senin (6/4), keduanya secara tegas membantah tuduhan yang beredar di masyarakat. Mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak benar dan merugikan reputasi mereka.
Melalui video yang diunggah di akun Ganto, GTA dan JFP menyampaikan klarifikasi langsung, sekaligus meminta masyarakat untuk berhenti menyebarkan rumor tanpa dasar yang jelas.
“Kami menegaskan tuduhan tersebut tidak benar. Kami meminta semua pihak menghentikan penyebaran informasi yang merugikan,” kata keduanya.
Selain memberikan klarifikasi, GTA dan JFP juga menyatakan siap menempuh jalur hukum jika rumor itu terus berlanjut.
Pihak kampus pun memberikan pernyataan resmi, menegaskan bahwa mereka masih melakukan pendalaman sebelum mengambil keputusan. Sekretaris UNP, Erianjoni, menyatakan bahwa kampus tetap berkomitmen menjaga lingkungan akademik sesuai aturan yang berlaku.
Penanganan kasus ini merujuk pada Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2025 mengenai kode etik mahasiswa. Sebelumnya, kampus telah memanggil GTA dari Fakultas Bahasa dan Seni serta JFP dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk klarifikasi di Gedung Rektorat UNP, Sabtu (4/4) malam.
Isu ini muncul setelah foto-foto kedekatan GTA dan JFP tersebar di media sosial melalui akun Instagram @bocoralus.unp. GTA mengakui beberapa foto memang dirinya, namun menyebut adanya manipulasi keterangan dan dugaan rekayasa gambar.
GTA dan keluarganya juga mempertanyakan tindakan terhadap pihak yang diduga menyebarkan informasi hoaks tersebut. Kampus menyarankan agar dugaan pencemaran nama baik dilaporkan ke aparat hukum.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BEM FEB) UNP telah mengambil langkah lebih dahulu dengan memberhentikan JFP dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa melalui Surat Keputusan Nomor 013/UN35.7/KM/SK-GUB/BEM-FEB/IV/2026. Keputusan ini diambil setelah peninjauan internal terkait dugaan pelanggaran kode etik organisasi.(da*)
