 |
| Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi meninjau Stasiun Bekasi Timur |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terus melakukan penertiban perlintasan sebidang serta mempercepat pembangunan proyek Double-Double Track (DDT) atau jalur rel ganda.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin saat melakukan peninjauan di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Rabu (29/4/2026).
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa pihaknya bersama Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian saat ini sedang memperketat penertiban perlintasan sebidang, termasuk menindak perlintasan tidak resmi yang dianggap berisiko terhadap keselamatan perjalanan kereta.
Ia menegaskan pentingnya dukungan masyarakat, terutama untuk tidak membuat perlintasan liar baru yang dapat mengganggu jarak pandang masinis dan meningkatkan potensi kecelakaan.
Menurutnya, perlintasan resmi sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan yang memadai, tidak hanya berupa palang pintu, tetapi juga perangkat sensor dan pengamanan lainnya. Masyarakat juga diminta untuk tidak melanggar aturan atau membuka kembali akses yang sebelumnya telah ditutup karena tidak memenuhi standar keselamatan.
Bobby menambahkan, berdasarkan arahan dari Presiden melalui Menteri Perhubungan, terdapat sekitar 1.800 perlintasan yang akan ditingkatkan standar keamanannya. Upaya tersebut dapat berupa pembangunan flyover maupun pemasangan sistem palang pintu otomatis yang lebih modern dan terintegrasi.
Selain itu, KAI juga menyatakan dukungan penuh terhadap proses investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengungkap penyebab kecelakaan serta memberikan rekomendasi perbaikan ke depan.
Sementara itu, Menhub Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pembangunan jalur ganda atau DDT ke depan akan menyesuaikan dengan perubahan pengelolaan infrastruktur perkeretaapian.
Ia menjelaskan bahwa ke depan pengelolaan prasarana perkeretaapian akan diserahkan kepada PT KAI, sedangkan Kemenhub akan berperan sebagai regulator.
Perubahan skema tersebut juga akan berdampak pada perencanaan proyek DDT, termasuk dalam hal pembagian pendanaan antara pemerintah dan KAI.
Di sisi lain, Kemenhub juga melakukan audit investigasi terhadap perusahaan taksi yang terlibat dalam insiden, yakni Green SM. Audit tersebut dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek operasional, teknis, hingga sumber daya manusia.
Tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan layanan sesuai dengan standar keselamatan dan ketentuan operasional sebagai penyedia jasa transportasi umum.(da*)
