 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah foto bersama |
Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI di Istana Gubernuran, Senin (20/4/2026).
Pertemuan ini membahas pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), khususnya terkait dampak kebijakan fiskal nasional terhadap daerah.
Dalam agenda tersebut, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi UU HKPD sekaligus menghimpun masukan dari pemerintah daerah. Ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan, seperti skema dana bagi hasil berbasis kinerja yang belum sepenuhnya terukur serta perubahan pembagian pajak kendaraan bermotor yang berdampak pada menurunnya pendapatan provinsi.
Elviana juga menyoroti isu pajak air permukaan dan potensi ketimpangan fiskal antarwilayah. Menurutnya, beberapa kebijakan yang secara konsep baik di tingkat pusat, dalam praktiknya masih menimbulkan tekanan bagi daerah sehingga perlu dikaji ulang secara bersama.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa kebijakan fiskal nasional memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Ia mencontohkan skema opsen pajak yang langsung diterima kabupaten/kota. Meski memberikan kepastian penerimaan bagi daerah, kebijakan ini dinilai dapat mengurangi ruang provinsi dalam membantu daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih lemah.
Mahyeldi juga menyoroti persoalan perusahaan yang beroperasi di daerah tetapi berkantor pusat di wilayah lain, sehingga potensi pajak tidak sepenuhnya dinikmati daerah penghasil aktivitas ekonomi. Selain itu, ia memaparkan berbagai upaya Pemprov Sumbar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi layanan, seperti Samsat Digital Nasional (SIGNAL), Samsat Nagari, dan Samsat Drive Thru, serta penguatan basis data pajak secara terintegrasi.
Dari sisi pengelolaan anggaran, Pemprov Sumbar juga melakukan efisiensi belanja pegawai serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan sektor pertanian. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah anggota Komite IV DPD RI, di antaranya Daud Yordan, Jihan Fahira, Cerint Iralloza Tasya, Siti Aseanti, Leni Andriani Surunuddin, dan Evi Apita Maya, bersama jajaran perangkat daerah Pemprov Sumbar.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyempurnakan kebijakan fiskal agar lebih adil, adaptif, dan mendukung pemerataan pembangunan.(da*)
