 |
| Bawaslu Kota Padang menggelar rapat |
Padang, Rakyatterkini.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang menggelar rapat penguatan untuk meningkatkan pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, serta pelayanan informasi publik pada Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kelembagaan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.
Anggota Bawaslu Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, menegaskan bahwa bidang kehumasan memiliki posisi penting sebagai ujung tombak dalam menyampaikan kinerja dan program lembaga kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, humas tidak hanya bertugas menyebarkan informasi, tetapi juga memastikan publik memahami berbagai langkah pencegahan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu.
“Kehumasan harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan seluruh agenda dan hal-hal baik yang dilakukan,” ujarnya.
Khadafi juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas lembaga. Ia menyebutkan bahwa evaluasi kinerja kehumasan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan untuk memastikan efektivitas penyampaian informasi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum hari pelaksanaan resmi. Masa persiapan, menurutnya, menjadi fase penting yang sangat menentukan kualitas Pemilu 2029.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, menyampaikan bahwa kunjungan Bawaslu Provinsi bertujuan memantau kinerja sekaligus memastikan seluruh program tetap berjalan optimal meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
“Kelembagaan harus tetap berjalan, pengawasan terus dilakukan, dan kehadiran Bawaslu harus benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, setiap kegiatan perlu didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Di sisi lain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Akhiro Murio, menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.
Langkah tersebut ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Bawaslu.
Ia juga menyebutkan bahwa Bawaslu telah menyusun buku panduan teknis serta mengembangkan hasil diskusi melalui program Bincang Seputar Pemilu (BIS) sejak 2025 sebagai acuan pelaksanaan tugas.
“Seluruh divisi di Bawaslu harus memahami tugas dan tanggung jawabnya secara menyeluruh, termasuk dalam menerima laporan masyarakat. Karena pengawasan pemilu merupakan kerja kolektif lintas divisi,” tegasnya.(da*)
