 |
| Walikota Fadly Amran bersama Ketua DPRD Muharlion dan Kepala Perwakilan BI |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Padang menaikkan alokasi anggaran untuk program unggulan tahun 2026 menjadi Rp365,14 miliar, meningkat dari Rp265,01 miliar pada 2025. Kenaikan sebesar Rp100,12 miliar ini merupakan bagian dari strategi memperkuat pembangunan daerah menuju kota pintar dan kota sehat.
Kenaikan anggaran tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027 di Aula Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (2/3/2025).
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran memaparkan arah pembangunan Kota Padang melalui delapan misi strategis dan sembilan program unggulan, dengan visi menjadikan Padang sebagai kota maju berbasis teknologi sekaligus berfokus pada kualitas kesehatan masyarakat.
Ia menekankan, konsep kota pintar dan kota sehat tidak boleh sekadar menjadi slogan. “Dua indikator utama ini harus diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan memiliki roadmap yang jelas,” ujarnya.
Menurut Fadly, peningkatan anggaran program unggulan merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi jangka menengah. Tahun 2025 dijadikan fase peletakan pondasi, 2026 sebagai tahap penguatan, dan 2027 menjadi momentum pembuktian arah pembangunan Kota Padang.
“Fase 2025 adalah pondasi utama, 2026 penguatan, dan 2027 momentum pembuktian visi besar Kota Padang sebagai kota pintar dan sehat,” jelasnya.
Fadly menambahkan, pembangunan kota pintar dan sehat harus selaras dengan perbaikan indikator makro pembangunan daerah, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menekankan bahwa keberhasilan visi pembangunan daerah sangat bergantung pada kekuatan fiskal pemerintah.
Menurutnya, berbagai program strategis memerlukan dukungan pendapatan daerah yang memadai serta kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Seluruh OPD harus berkolaborasi, menggali potensi, dan mendorong optimalisasi pendapatan di sektor masing-masing. Untuk 2026, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan lebih dari Rp1 triliun,” tegasnya.
Muharlion menambahkan, peningkatan target PAD harus berlanjut pada 2027 agar pelaksanaan program unggulan berjalan optimal dan berkelanjutan. “Tanpa peningkatan pendapatan, berbagai program unggulan Wali Kota tidak akan maksimal,” katanya.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kota Padang Tahun 2027 ini dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, perwakilan Bappeda Sumatera Barat, akademisi, serta para pemangku kepentingan, asisten, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.(da*)
