 |
| Pengamat Unand: Serangan AS–Israel ke Iran: Antara Pencegahan Nuklir dan Taruhan Perubahan Rezim |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 menandai babak baru ketegangan di Timur Tengah.
Menurut Maryam Jamilah, dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Andalas sekaligus pengamat kawasan Timur Tengah, operasi ini bukan sekadar respons spontan terhadap ancaman nuklir, melainkan bagian dari strategi yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya.
Maryam menyoroti bahwa kegagalan perundingan program nuklir Iran menjadi titik kritis yang membuka jalan bagi Washington dan Tel Aviv untuk mengesampingkan diplomasi dan mengutamakan opsi militer. Pernyataan mantan Presiden Donald Trump dan liputan media Barat menekankan penghentian program nuklir sebagai alasan utama, karena dianggap mengancam stabilitas regional. Namun, menurut Maryam, motif resmi sering kali tidak mencerminkan tujuan sesungguhnya.
“Jika meninjau pola tindakan Amerika Serikat dan Israel, ini tampak sebagai strategi jangka panjang. Sejak 2025, pengerahan militer AS di sekitar Selat Hormuz terus meningkat, sehingga opsi militer terhadap Iran semakin terlihat rasional dalam kebijakan luar negeri mereka,” ujarnya.
Maryam menambahkan, Israel memang dikenal dengan doktrin serangan pencegahan. Namun, operasi kali ini tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi pre-emptive strike klasik, yang ditujukan untuk menghadapi ancaman segera. Ia melihat tindakan tersebut lebih sebagai langkah ofensif yang memanfaatkan momentum.
Mengacu pada teori offensive realism, perilaku agresif sebuah negara sering muncul saat ada peluang melemahkan lawan. Maryam menilai kondisi politik internal Iran dapat dianggap sebagai kerentanan yang membuka “window of opportunity” bagi rivalnya. Ia juga tidak menutup kemungkinan serangan ini dimaksudkan untuk memancing respons militer Iran sehingga konflik dapat meluas dan memicu ketegangan di kawasan yang sudah sarat rivalitas.
Target serangan, menurut Maryam, tidak hanya fasilitas militer atau nuklir. Pernyataan Trump dan laporan media Barat yang menyebut tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, menunjukkan dimensi politik dari operasi ini.
“Jika benar narasi kematian Khamenei sengaja disebarkan, maka efek yang diharapkan adalah gejolak internal, konflik antar elite, dan pelemahan rezim,” katanya. Maryam membandingkan situasi ini dengan pengalaman negara-negara Timur Tengah pasca Arab Spring, seperti Libya setelah Muammar Gaddafi dan Irak pasca Saddam Hussein, di mana perubahan rezim berujung pada kekosongan kekuasaan dan instabilitas berkepanjangan.
Meski demikian, potensi konflik menjadi perang regional tetap bergantung pada kemampuan pengendalian diri para aktor utama. Eskalasi besar baru mungkin terjadi jika Iran dan koalisi AS di Timur Tengah terlibat konfrontasi langsung.
Negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) pun telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Serangan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab melalui Abraham Accords.
Maryam menilai dari dua perspektif teori hubungan internasional. Secara realisme, meningkatnya ancaman Iran bisa mendorong negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel untuk mendekat ke Tel Aviv dan Washington demi keamanan (bandwagoning). Sebaliknya, perspektif liberalisme menekankan interdependensi ekonomi. Hubungan perdagangan antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan menciptakan biaya tinggi jika normalisasi putus.
Di kancah global, Rusia dan Tiongkok bersikap hati-hati. Keduanya mengecam serangan secara diplomatik, tetapi belum menunjukkan niat untuk terlibat langsung. Maryam menilai faktor energi menjadi penentu bagi Beijing, mengingat sekitar 40 persen impor minyak Tiongkok melewati Selat Hormuz. Rusia, sebagai eksportir energi, bisa mendapat keuntungan dari kenaikan harga minyak, tetapi ketidakstabilan global tetap menjadi perhatian.
“Dalam jangka pendek, kedua negara kemungkinan memilih menahan diri agar konflik tidak semakin kompleks,” ujarnya.
Dengan demikian, serangan 28 Februari bukan sekadar aksi militer, melainkan bagian dari pertarungan strategis yang melibatkan kepentingan domestik, regional, dan global sekaligus. Masa depan ketegangan ini akan sangat bergantung pada apakah para aktor yang terlibat mampu menahan diri atau justru mendorong situasi menuju eskalasi lebih jauh.(da*)
