 |
| Pimpinan DPRD Padang dan Wakil Walikota pada sidang paripurna. |
Padang, Rakyatterkini.com — Suasana ruang sidang utama DPRD Kota Padang di kawasan Aie Pacah, Senin (9/3/2026), dipenuhi para wakil rakyat, pejabat pemerintah, serta undangan dari berbagai unsur.
Di ruangan itu, Pemerintah Kota Padang menyampaikan laporan perjalanan pembangunan selama setahun terakhir kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mewakili Wali Kota Fadly Amran, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri.
Di hadapan anggota dewan dan tamu undangan, Maigus menegaskan penyampaian LKPj bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD.
“LKPj merupakan wujud nyata akuntabilitas publik dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini juga menjadi bahan evaluasi bersama agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
Sepanjang 2025, Pemko Padang menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial.
Upaya tersebut tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang yang naik dari 84,38 pada 2024 menjadi 84,93 pada 2025. Angka ini menjadikan Kota Padang sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sumatera Barat, bahkan melampaui rata-rata provinsi yang berada di angka 77,27 dan target nasional 75,90.
Peningkatan ini didorong oleh membaiknya indikator kesehatan masyarakat, pendidikan, serta daya beli masyarakat.
Di bidang kesehatan, pemerintah kota juga berhasil menurunkan angka stunting dari 24,2 persen pada 2023 menjadi 20,6 persen pada 2024, sementara data tahun 2025 masih menunggu rilis dari pemerintah pusat.
Tak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada 2.888 penyandang disabilitas di Kota Padang, yang terdiri dari 1.554 anak dan 1.334 orang dewasa. Pemerintah berupaya menghadirkan fasilitas publik yang ramah disabilitas sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka.
Di sektor infrastruktur, pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan warga. Pada 2025, Pemko Padang membangun jalan kota sepanjang 11 kilometer dan melakukan pemeliharaan rutin 42,56 kilometer jalan.
 |
| Wakil Walikota Padang, Maigus Nasir, menyerahkan LKPj pada ketua DPRD Muharlion. |
Selain itu, pembangunan sistem drainase perkotaan sepanjang 2,59 kilometer serta pemeliharaan jaringan drainase sepanjang 90 kilometer juga dilakukan untuk mengurangi potensi banjir di kawasan kota.
Untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, layanan transportasi umum Trans Padang juga terus dikembangkan agar konektivitas antarwilayah semakin baik.
Dari sisi ekonomi, Kota Padang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh penguatan usaha mikro dan industri kecil menengah.
Saat ini tercatat ada 48.274 pelaku usaha mikro serta 13.468 industri kecil dan menengah yang menjadi motor ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk memperkuat ekonomi, seperti penguatan koperasi, subsidi margin, pengembangan sektor perikanan, pangan, pertanian, pariwisata, hingga mempermudah investasi.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah revitalisasi Pasar Raya Padang dan pasar-pasar satelit. Program ini bertujuan menciptakan pasar yang lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli.
Untuk sektor pariwisata, Pemko Padang menjalankan program Jelajah Padang yang meliputi penataan kawasan pantai, pengembangan wisata dan ekonomi kreatif, revitalisasi wisata tematik, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti toilet bersih di lokasi wisata.
Di bidang investasi, pelayanan kepada investor juga terus diperbaiki melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kini berlokasi di Plaza Andalas. Layanan perizinan dan nonperizinan terintegrasi secara daring sehingga lebih cepat dan mudah diakses.
Hingga akhir 2025, realisasi investasi tercatat mencapai Rp1,96 triliun untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan US$33 juta untuk Penanaman Modal Asing (PMA).
Sebagai kota yang rawan bencana, Padang juga terus memperkuat sistem mitigasi. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan infrastruktur mitigasi, sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana.
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Padang pada 2025 tercatat 0,52, yang berada pada kategori sedang.
Sementara itu, dalam pelayanan publik, pemerintah kota menghadirkan berbagai inovasi digital seperti SIRANCAK, aplikasi layanan administrasi kependudukan daring yang memudahkan masyarakat mengurus dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor.
Selain itu, terdapat juga aplikasi Padang Kiniko sebagai kanal pengaduan masyarakat serta Padang Command Center (PCC) 112 yang menjadi pusat koordinasi layanan darurat dan pemantauan aktivitas kota secara real time.
Dalam laporan tersebut, Maigus Nasir juga memaparkan realisasi anggaran daerah.
Pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2,87 triliun, dengan realisasi Rp2,85 triliun atau 99,15 persen.
Sementara itu, belanja daerah yang ditargetkan Rp3,03 triliun terealisasi Rp2,81 triliun atau 92,78 persen.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengatakan laporan tersebut akan segera dibahas secara mendalam oleh panitia khusus (pansus) DPRD.
Pansus nantinya akan melakukan rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kunjungan lapangan untuk memastikan capaian yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Nantinya pansus akan memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan jika masih ada kekurangan. DPRD pada prinsipnya akan terus mendukung pemerintah kota dalam membangun Kota Padang,” ujar Muharlion.
Melalui evaluasi bersama ini, diharapkan pembangunan Kota Padang ke depan semakin berpihak pada masyarakat dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. (adv)
