 |
| Pansus DPRD Padang bahas LKPj walikota. |
Padang, Rakyatterkini.com - Langkah cepat DPRD Padang dalam mengawal kinerja pemerintah daerah, patut diacungkan jempol. Dalam waktu singkat, lembaga legislatif ini langsung menggeber pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025.
Melalui gabungan Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV, pembahasan dilakukan intensif selama dua hari, 30–31 Maret 2026. Agenda ini menjadi momen penting untuk menguliti capaian kinerja Pemerintah Kota Padang sekaligus merumuskan rekomendasi strategis demi perbaikan ke depan.
Tak sekadar formalitas, pembahasan lintas pansus ini menyoroti keselarasan antara perencanaan, realisasi anggaran, hingga dampak nyata program bagi masyarakat. Hasilnya, sejumlah capaian diapresiasi, namun tak sedikit pula catatan kritis yang mengemuka.
Ketua Pansus I, Usmardi Thareb, menegaskan pihaknya menilai LKPj secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kami melihat dari pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, hingga dampaknya. Tidak ada yang sempurna, sehingga rekomendasi akan kami berikan untuk perbaikan ke depan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Ia mengungkapkan, dari hasil pembahasan bersama sejumlah mitra seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPSDM, dan Dinas Pertanahan, masih ditemukan capaian yang belum optimal, termasuk penyerapan anggaran yang belum maksimal.
Sementara itu, Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya, memberikan apresiasi terhadap kinerja Perumda Air Minum Kota Padang yang nyaris mencapai target maksimal. Meski begitu, ia mendorong peningkatan layanan dan efisiensi.
“Kami apresiasi capaian hampir 100 persen. Ke depan, perlu penambahan pelanggan sekitar 2 persen per bulan serta penguatan mitigasi bencana,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi biaya agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas, termasuk membuka peluang subsidi silang bagi masyarakat.
Tak hanya itu, kinerja Perusahaan Umum Daerah (PSM) juga mendapat sorotan positif karena mulai berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun, peningkatan pelayanan tetap menjadi catatan, salah satunya melalui penambahan halte Trans Padang.
Di sisi lain, Ketua Pansus III, Helmi Moesim, menyebutkan kinerja OPD mitranya secara umum sudah cukup baik dengan realisasi fisik mencapai 100 persen, meski serapan keuangan belum sepenuhnya optimal.
“Kendala teknis seperti hambatan transportasi saat bencana turut memengaruhi keterlambatan pekerjaan. Ini harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.
Ketua Pansus IV, Iskandar, menambahkan pihaknya masih memfinalisasi hasil pembahasan, terutama memastikan data yang disajikan akurat dan relevan dengan capaian di lapangan.
“Kami fokus pada dampak nyata program, apakah benar-benar dirasakan masyarakat dan layanan sudah berjalan optimal,” katanya.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan hasil evaluasi ini harus menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, terutama dalam merealisasikan program unggulan yang belum tercapai.
“Program unggulan 2025 harus bisa diwujudkan pada 2026. OPD dituntut lebih kreatif dan maksimal meski dalam keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti berbagai kendala di lapangan, mulai dari keterlambatan pekerjaan oleh rekanan hingga distribusi yang terganggu akibat bencana.
Melalui pembahasan intensif ini, DPRD Kota Padang berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi arah strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang ke depan. (adv)
