 | |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menggelar rapat. |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Pascabencana untuk menyempurnakan data kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi-rekonstruksi yang belum tercakup dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Rapat koordinasi berlangsung di Auditorium Gubernuran, Jumat malam (30/1/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. Turut hadir Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, seluruh bupati dan wali kota se-Sumbar, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi vertikal terkait.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa dokumen R3P Sumbar telah selesai disusun dan diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB. Meski demikian, rapat ini menjadi forum penting untuk memastikan seluruh data lapangan telah terakomodasi.
“Rakor ini bukan untuk menyusun ulang R3P, tetapi untuk menyempurnakan dan memutakhirkan data bila masih ada kebutuhan daerah yang belum tercatat,” jelas Mahyeldi.
Berdasarkan dokumen R3P, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar mencapai Rp18,9 triliun, meliputi pemulihan infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ketangguhan daerah.
Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota menyampaikan kondisi daerah masing-masing secara terbuka dan berbasis fakta.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada Andre Rosiade atas dukungan konsisten dalam percepatan pemulihan pascabencana di Sumbar. “Dukungan Anggota DPR RI sangat strategis untuk mengawal penyempurnaan R3P dan memastikan kebutuhan riil daerah terakomodasi di tingkat pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyoroti bahwa Sumbar merupakan salah satu provinsi tercepat dalam menyusun dan menyerahkan dokumen R3P kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan, jika masih ada data yang tertinggal, hal tersebut akan disusulkan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Dana rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar sebesar Rp18,9 triliun sudah diajukan dan sedang diproses di pusat. Kami akan terus mengawal agar kebutuhan daerah ini benar-benar terpenuhi,” tegas Andre.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyiapkan langkah teknis, termasuk perencanaan dan proses lelang, agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Andre menekankan, sesuai arahan Presiden Prabowo, penanganan pascabencana tidak hanya bersifat darurat, tetapi harus berkelanjutan, dengan membangun kembali infrastruktur terdampak lebih baik dari kondisi sebelumnya.(da*)
