 |
| Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, resmi membuka Musrenbang) |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com — Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sekaligus Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto di Balaikota Sawahlunto, Rabu (11/2/2026).
Dalam sambutannya, Riyanda menegaskan bahwa seluruh usulan pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan kebijakan nasional. Musrenbang RKPD 2026 ini menjadi forum strategis untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah, sekaligus menyelaraskan program pemerintah kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program prioritas Presiden dan kementerian/lembaga terkait.
Wali Kota Riyanda menekankan pentingnya Musrenbang sebagai ruang koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
“Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik ini adalah ruang penting untuk menyatukan persepsi pemerintah dan masyarakat. Setiap arah pembangunan harus menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar daftar keinginan,” ujar Riyanda di hadapan peserta forum.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan yang baik harus berbasis data, terukur, dan mampu mengatasi tantangan sosial-ekonomi masyarakat Sawahlunto secara nyata.
Riyanda juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang terbatas. APBD Kota Sawahlunto saat ini belum mampu membiayai seluruh usulan pembangunan, terutama karena kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kita harus realistis. Kemampuan APBD terbatas dan ada pengurangan dana dari pusat. Karena itu, strategi cermat diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Sawahlunto akan mengoptimalkan upaya “jemput bola” ke pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pendanaan dan program strategis nasional yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Riyanda meminta seluruh usulan pembangunan direkapitulasi secara sistematis, berbasis data yang jelas dan terukur. Setiap usulan akan dipetakan menurut potensi, urgensi, dan kesesuaiannya dengan program prioritas Presiden maupun rencana strategis kementerian/lembaga.
“Setiap usulan harus dipetakan. Mana yang bisa dibiayai APBD, mana yang bisa disinergikan dengan program kementerian. Semua harus diperjuangkan melalui jalur birokrasi maupun politik,” tambah Riyanda.
Ia menegaskan, sinkronisasi pembangunan tidak hanya berhenti di tingkat kota, tetapi harus dikawal hingga ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat agar keterbatasan fiskal tidak menghambat program yang paling dibutuhkan masyarakat.
Musrenbang/FKP RKPD 2026 ini menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD Kota Sawahlunto, yang akan menjadi pedoman penyusunan APBD mendatang. Pemkot Sawahlunto berkomitmen menjaga transparansi, partisipasi publik, serta integrasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Dengan pendekatan perencanaan berbasis kebutuhan riil, penguatan data, dan sinergi lintas pemerintahan, Pemkot Sawahlunto optimis pembangunan daerah tetap berjalan efektif meski menghadapi tantangan fiskal nasional.(Benny)
