 |
| Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang |
Jakarta, Rakyatterkini.com– Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri penutupan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (9/2/2026). Penutupan yang dinanti ribuan insan pers dari seluruh Indonesia tersebut akhirnya diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.
Pembatalan kehadiran Presiden disebabkan oleh agenda lain yang bersamaan, meski rincian penyebabnya tidak dijelaskan secara publik. Meski demikian, acara berlangsung khidmat dan tertib dengan kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara, kepala daerah, serta tokoh pers nasional di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Menteri Koordinator Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, secara resmi menutup peringatan HPN 2026 mewakili Presiden. Dalam sambutannya, Cak Imin menekankan bahwa pers harus menjadi motor perubahan sekaligus membuka “kabut” informasi di tengah derasnya arus berita.
“Pers wajib menyampaikan kebenaran. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi cepat, tetapi juga informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Cak Imin.
Ia menambahkan, pemerintah tidak akan membiarkan pers menghadapi tantangan sendirian. Kolaborasi antara pemerintah dan pers penting untuk membangun ruang informasi yang sehat, edukatif, dan mencerahkan masyarakat.
“Pers harus menjadi penjernih informasi, bukan menambah kebisingan. Pers juga harus mampu melawan hoaks, karena informasi berkualitas akan melahirkan republik yang cerdas,” ujar Cak Imin.
Lebih jauh, ia menyebut pers hadir untuk melindungi, bukan melukai, serta memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pers juga merupakan salah satu pilar penting kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertanggung jawab menyuarakan kebenaran kepada publik.
Di era digital yang sarat disrupsi informasi, keberadaan pers profesional dan beretika menjadi semakin krusial. “Pers bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga penjaga nalar publik agar tetap kritis. Pers yang sehat akan melahirkan ruang publik yang sehat pula,” kata Cak Imin di hadapan lebih dari tiga ribu wartawan yang hadir.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menekankan peran wartawan sebagai penjaga moral dan fakta. Kritik yang diberikan media kepada pemerintah bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bagian dari fungsi pers dalam demokrasi. Kritik yang berimbang dan berbasis data justru menjadi kontribusi penting untuk perbaikan kebijakan publik.
Ribuan jurnalis dari seluruh Indonesia menjadikan Kota Serang sebagai titik temu nasional selama empat hari HPN 2026, mulai 6 hingga 9 Februari 2026. Beragam kegiatan digelar, termasuk seminar, konvensi media, pameran, dan diskusi tematik tentang masa depan industri pers di tengah transformasi teknologi.
Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan kebanggaannya karena daerahnya dipercaya menjadi tuan rumah HPN 2026. Ia menilai kehadiran ribuan wartawan menjadi momentum tidak hanya seremonial, tetapi juga untuk memperkenalkan potensi daerah dan mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan pers.
Selain Menko Pemberdayaan Masyarakat, penutupan dihadiri sejumlah pejabat negara, menteri terkait, anggota DPR RI, kepala daerah, Ketua Dewan Pers beserta jajaran, serta perwakilan organisasi pers.
Acara penutupan juga diwarnai pembacaan deklarasi kemerdekaan pers yang menegaskan pentingnya menjaga independensi redaksi, menolak intervensi, serta memperkuat integritas dan kompetensi jurnalis.
Dengan berakhirnya rangkaian HPN 2026 di Serang, harapan besar disematkan agar pers Indonesia semakin kuat, mandiri, dan dipercaya masyarakat. Pers diharapkan tetap menjadi penjaga kebenaran, pengawal kepentingan publik, dan bagian penting perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.(Ab)
