 |
| Personel PLN melakukan penarikan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemulihan pasokan listrik di wilayah Sumatra yang terdampak bencana hidrometeorologi menunjukkan kemajuan signifikan.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Wilayah Sumatera melaporkan sebagian besar gardu listrik sudah kembali beroperasi, beban listrik meningkat, dan jumlah pelanggan terdampak terus menurun seiring percepatan penanganan di lapangan.
Koordinator PIC K/L dan Pemda Satgas PRR, Topri Daeng Balaw, menyampaikan perkembangan ini usai rapat harian di Posko Satgas Nasional, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Ia menekankan rapat rutin tersebut bertujuan memastikan pembaruan data lintas sektor, terutama layanan dasar seperti listrik, jalan, kesehatan, dan komunikasi, berjalan cepat dan akurat.
“Beberapa gardu yang sebelumnya padam kini sudah menyala kembali. Beban listrik meningkat, dan jumlah pelanggan yang kembali terlayani bertambah. Ini menandakan pemulihan bergerak ke arah positif,” ujar Topri.
Dari total 239 gardu terdampak, kini hanya tersisa 21 gardu yang masih padam, turun drastis dari sebelumnya 74 gardu. Beban listrik yang kembali menyala mencapai 7,66 MW atau 92,96 persen dari total 8,24 MW, dengan sisa 0,58 MW masih padam. Sementara itu, jumlah pelanggan terdampak yang semula 1.722 orang kini turun menjadi 610 pelanggan. Di Sumatra Utara, total pelanggan yang masih dalam proses pemulihan mencapai sekitar 664 orang, termasuk mereka yang terdampak banjir susulan.
Topri menegaskan, percepatan pemulihan listrik menjadi prioritas karena berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, operasional fasilitas umum, dan percepatan rehabilitasi wilayah terdampak.
Selain listrik, jumlah pengungsi di wilayah terdampak juga menurun signifikan menjadi 12.994 orang. Aceh masih menampung 12.194 pengungsi, Sumatra Utara 850 orang, sedangkan Sumatra Barat sudah tidak memiliki pengungsi.
Di sektor penanganan lumpur, Aceh menurun dari 297 titik terdampak menjadi 88 titik yang masih dalam proses. Sumatra Utara telah menyelesaikan penanganan di 29 lokasi. Di Sumatra Barat, dari 22 titik terdampak, delapan telah rampung, enam dalam proses, dan delapan dalam tahap persiapan.
Fasilitas pendidikan yang terdampak bencana juga menurun dari 4.863 unit menjadi 3.156 unit, dengan penurunan terbesar terjadi di Aceh, meski terdapat penambahan titik terdampak di Sumatra Utara dan Sumatra Barat akibat bencana susulan.
Topri menekankan pentingnya rapat harian Satgas PRR sebagai sarana memastikan setiap kementerian dan lembaga memperbarui data secara rutin. Data yang terus diperbarui memungkinkan identifikasi cepat terhadap hambatan di lapangan. Pembaruan meliputi penanganan lumpur dan akses jalan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, operasional fasilitas kesehatan dengan Kementerian Kesehatan, dukungan sosial dari Kementerian Sosial, serta pemeliharaan tempat ibadah bersama Kementerian Agama.
Dari sisi teknologi, rencana pemanfaatan citra satelit resolusi tinggi untuk memantau kondisi geologi dan geografis wilayah terdampak yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah masuk dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dijadwalkan melakukan operasi modifikasi cuaca pada 17–21 Februari untuk mengantisipasi potensi bencana susulan.
Di sektor komunikasi, jaringan BTS yang dikoordinasikan Kementerian Komunikasi dan Digital sudah kembali berfungsi, meski beberapa titik masih dalam pengecekan akibat gangguan terbatas.
Topri menekankan, percepatan pemulihan sangat bergantung pada konsistensi pembaruan data. “Jika beberapa hari tidak ada perkembangan, itu yang harus dicari penyebabnya. Harapannya, setiap hari ada kemajuan meski kecil. Inilah fungsi Satgas percepatan,” pungkasnya.(da*)
