 |
| Nanda Satria Dorong Kenaikan Bantuan UMKM Jadi Rp4 Juta |
Padang, Rakyatterkini.com — Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia menilai, penambahan dana sangat penting untuk mendukung keberlangsungan usaha sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Nanda usai melaksanakan reses di kawasan Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2). Dalam pertemuan dengan warga, bantuan modal menjadi salah satu aspirasi utama yang diangkat masyarakat.
Menurut Nanda, saat ini bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM rata-rata sebesar Rp2 juta per pelaku UMKM. Nilai ini dinilai masih kurang untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha sehari-hari.
“Banyak pelaku usaha mengeluhkan dana yang ada belum cukup untuk menjaga perputaran usaha. Tak sedikit yang akhirnya harus mengandalkan pinjaman berbunga dari lembaga keuangan,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Nanda berkomitmen untuk mengawal peningkatan nilai bantuan menjadi minimal Rp4 juta per pelaku UMKM. Ia juga mendorong agar kebijakan ini diperkuat melalui regulasi di tingkat provinsi.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan mendorong lahirnya Peraturan Gubernur terkait kenaikan bantuan UMKM tahun ini,” tegasnya.
Selain fokus pada bantuan individu, Nanda mendorong masyarakat membentuk koperasi, sejalan dengan program nasional “Koperasi Merah Putih” yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan ekonomi. Menurutnya, dukungan modal bagi koperasi jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah berupa aset penunjang kegiatan produksi, tergantung jenis usaha koperasi tersebut.
“Dengan koperasi, masyarakat bisa bergerak bersama. Potensi bantuan juga lebih besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang lebih produktif,” jelasnya.
Reses tersebut dihadiri lurah, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan pemuda setempat. Selain UMKM, warga juga menyampaikan aspirasi terkait sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan kegiatan keagamaan.
Nanda menegaskan, seluruh aspirasi telah dicatat untuk diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara aspirasi yang menjadi ranah pemerintah kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang.(da*)
