 |
| Menteri Agama dalam rapat koordinasi bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kelangsungan pendidikan keagamaan pascabanjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Seluruh siswa madrasah di wilayah terdampak dipastikan tetap menerima layanan pembelajaran tanpa hambatan.
Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin saat rapat koordinasi bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Gedung DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
“Pendidikan tidak boleh berhenti karena bencana. Berdasarkan data per 11 Februari 2026, 100 persen siswa madrasah tetap belajar. Sebanyak 90,5 persen sudah mengikuti pembelajaran normal di madrasah masing-masing, sementara sisanya memanfaatkan sistem shift, tenda darurat, atau belajar menumpang di fasilitas lain,” ujar Menag.
Data Kementerian Agama menunjukkan, dari 773 madrasah terdampak banjir, 651 unit atau 84 persen telah kembali beroperasi. Sementara di sektor pondok pesantren, 883 pesantren atau 75 persen dari total 1.173 pesantren yang terdampak telah beraktivitas kembali.
Pemulihan juga mencakup rumah ibadah. Dari 1.593 rumah ibadah terdampak, sebanyak 1.553 unit atau 97 persen telah difungsikan kembali oleh masyarakat.
“Pemulihan aspek spiritual menjadi prioritas. Rumah ibadah harus segera aktif kembali karena berperan sebagai pusat penguatan mental dan sosial masyarakat,” tambah Nasaruddin.
Keberhasilan ini dicapai berkat mobilisasi cepat relawan Kementerian Agama di lapangan, pembangunan ruang kelas darurat, penerapan metode pembelajaran alternatif, dan penyaluran bantuan untuk pengelola rumah ibadah.
Untuk mempercepat rekonstruksi, Kementerian Agama mengusulkan dukungan anggaran melalui skema Rincian Output (RO) Khusus Direktif Presiden sebesar Rp702,98 miliar dari Rupiah Murni. Dana tersebut akan difokuskan pada rehabilitasi gedung madrasah, pesantren, dan rumah ibadah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat, termasuk relokasi fasilitas di wilayah rawan bencana.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar dirasakan masyarakat, agar kehidupan sosial dan pendidikan di Sumatera kembali normal,” tegas Menag.
Rapat koordinasi ini dihadiri pimpinan Satgas DPR RI serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait dari Kabinet Merah Putih.(da*)
