 |
| Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah |
Padang, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa pelestarian lingkungan bukan sekadar kewajiban ekologis, melainkan juga tanggung jawab moral, adat, dan keimanan.
Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Tata Kelola Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Nagari dengan tema “Batulak ka Rimbo, Balinduang ka Adat”, yang digelar di Hotel Santika Padang, Kamis (12/2/2026).
Mahyeldi menjelaskan bahwa menjaga alam telah menjadi bagian dari falsafah Minangkabau dan ajaran agama sejak lama. Ia menegaskan bahwa Islam mendorong kepedulian terhadap lingkungan sebagai wujud ibadah.
“Surga dalam ajaran agama digambarkan sebagai lingkungan yang bersih, air yang jernih, serta kehidupan yang aman dan nyaman. Dengan menjaga lingkungan, kita menghadirkan ‘surga’ di dunia dan insyaallah berpeluang memperoleh surga di akhirat,” ujarnya.
Gubernur menambahkan bahwa prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bukan hanya identitas budaya, tetapi juga landasan dalam pengelolaan kehidupan, termasuk sumber daya alam. Hal ini diperkuat secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, yang mengakui kekhasan dan kearifan lokal Sumatera Barat.
Terkait tema Balinduang ka Adat, Mahyeldi menjelaskan bahwa adat di Sumbar bersumber dari syarak, di mana syarak mengatur dan adat menjalankan. Nilai ini menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Gubernur juga menekankan pentingnya pendekatan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia yang beragam. “Indonesia sangat heterogen. Jika semua diperlakukan sama, itu justru memicu masalah. Pendekatan berbasis nagari menjadi kekuatan kita dalam melestarikan alam,” ujarnya.
Mahyeldi mengapresiasi WWF Indonesia yang telah memprakarsai seminar ini sebagai wadah dialog lintas perspektif, mulai dari pemerintah, akademisi, tokoh adat, hingga masyarakat. Ia berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan di tingkat nagari.
“Diskusi dan dokumen saja tidak cukup. Kita butuh langkah nyata yang dirasakan masyarakat dan mampu menjaga kelestarian hutan, sungai, dan lanskap Sumatera Barat,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen memperkuat sinergi dengan masyarakat nagari, pemangku adat, akademisi, dan mitra pembangunan untuk menjaga kawasan hutan, daerah aliran sungai, serta wilayah lindung secara berkelanjutan. “Pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab lintas generasi. Keputusan kita hari ini menentukan kualitas hidup anak cucu di masa depan,” tambah Mahyeldi.
Sementara itu, Chief Conservation Officer WWF Indonesia, Dewi Lestari Yani Riski, menekankan bahwa hutan nagari tidak hanya berperan ekologis, tetapi juga menjadi ruang sosial, budaya, dan ekonomi yang menopang identitas serta kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya menjembatani sistem adat dengan kebijakan kehutanan modern agar tata kelola lingkungan lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.
Seminar ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, tokoh adat, dan perwakilan nagari, serta diikuti berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal di Sumatera Barat.(da*)
