 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan pentingnya pemutakhiran data peserta Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) secara rutin dan terukur agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin, terkait lonjakan anomali data PBI JKN pada Februari 2026.
Menurutnya, biasanya jumlah peserta PBI JKN yang dinonaktifkan sekitar satu juta orang. Namun pada Februari 2026, angka tersebut melonjak hingga 11 juta peserta, hampir 10 persen dari total 98 juta peserta aktif.
“Lonjakan ini menimbulkan kejutan. Banyak orang terkejut karena mereka tidak sadar sudah tidak terdaftar lagi sebagai peserta,” ujar Purbaya.
Menkeu menekankan, pemutakhiran data bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, khususnya dalam melindungi masyarakat miskin dan kurang mampu.
Meski demikian, Purbaya meminta proses penonaktifan dilakukan bertahap, misalnya melalui masa transisi dua hingga tiga bulan yang dilengkapi sosialisasi, sehingga masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri sebelum kepesertaannya dihentikan.
“Jangan sampai peserta yang tengah sakit, misalnya hendak melakukan pemeriksaan atau cuci darah, tiba-tiba tidak berhak mendapat layanan,” tegasnya.
Ia berharap penentuan jumlah peserta PBI JKN ke depan lebih hati-hati, menekankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan keberlanjutan program JKN. Purbaya juga meminta BPJS Kesehatan menuntaskan berbagai kendala operasional, manajerial, dan sosialisasi yang berpotensi menimbulkan masalah.
“Kalau ada perubahan data drastis seperti ini, sebaiknya dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan kejutan,” pungkasnya.(da*)
