 |
| KAI Dukung Rencana Pembangunan Jalur Penyelamat di Tanah Datar |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com– PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat mendukung pembangunan jalur penyelamat (escape ramp) untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan meminimalkan risiko kecelakaan di wilayah Sumatera Barat.
Jalur penyelamat ini direncanakan berada di lahan KAI pada KM 79+200 hingga KM 79+325, tepatnya di Jl. Raya Padang Panjang – Bukit Tinggi, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
Dukungan ini menunjukkan komitmen KAI dalam mendukung program pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat keselamatan transportasi, terutama di titik-titik rawan kecelakaan. KAI menekankan bahwa keselamatan bukan hanya prioritas dalam operasional kereta api, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Prinsipnya, KAI mendukung setiap upaya yang bertujuan meningkatkan keselamatan publik, sepanjang tetap memperhatikan aspek keselamatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab, saat meninjau lokasi jalur penyelamat, Kamis (19/2/2026).
Tinjauan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, COO Danantara Dony Oskaria, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta jajaran direksi dan stakeholder terkait lainnya.
Reza menambahkan, “KAI berkomitmen aktif mendukung peningkatan keselamatan transportasi. Pembangunan jalur penyelamat ini adalah langkah nyata untuk mengurangi risiko kecelakaan, dan kami siap berkoordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait.”
Terkait pemanfaatan lahan milik KAI, saat ini mekanismenya masih dibahas bersama instansi terkait. Proses ini mencakup kajian teknis, keselamatan operasional kereta api, serta mekanisme administrasi sesuai ketentuan internal KAI.
KAI menegaskan bahwa setiap pemanfaatan aset perusahaan akan dijalankan secara profesional, transparan, dan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
“Dengan dukungan ini, kami berharap sinergi antarinstansi dapat terus terjalin, sehingga upaya peningkatan keselamatan transportasi di Sumatera Barat dapat terealisasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Reza.(da*)
