 |
| Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Kuliah Umum ASN OIKN. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya dimaksudkan sebagai pemindahan pusat pemerintahan. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa proyek tersebut menjadi momentum untuk menata ulang cara negara menjalankan birokrasi, mengambil keputusan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Presiden Prabowo Subianto mengutip pemikiran Thucydides mengenai pentingnya kekuatan fondasi sebuah bangsa. Rini menilai pesan tersebut sangat relevan dengan pembangunan IKN, karena kualitas birokrasi akan menentukan arah peradaban Indonesia ke depan.
Saat memberikan kuliah umum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, ia menjelaskan bahwa IKN dirancang sebagai simbol cara kerja pemerintahan yang baru—lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi hasil.
Konsep yang dikembangkan menekankan smart governance melalui penggunaan fasilitas bersama, sistem digital terpadu, serta pola kerja yang lebih lincah. Pendekatan ini diharapkan mendorong efisiensi, kolaborasi antarlembaga, dan percepatan pengambilan keputusan.
Rini juga menyoroti bahwa berbagai negara menunjukkan keberhasilan integrasi kawasan dan layanan digital sebagai kunci efektivitas pemerintahan. IKN, menurutnya, memiliki peluang untuk menerapkan prinsip tersebut sejak tahap awal sebagai fondasi dasar tata kelola modern.
Di tengah percepatan digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan, pemerintah dituntut meninggalkan pola birokrasi lama. Aparatur sipil negara di IKN diharapkan menjadi generasi birokrasi digital-native yang mampu beradaptasi cepat serta memimpin perubahan.
Ia menambahkan, keberhasilan kota cerdas sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, diperlukan standar kompetensi digital ASN yang terukur, disertai sistem asesmen dan pemetaan yang terintegrasi secara nasional agar transformasi pemerintahan di IKN dapat berjalan optimal.(da*)
