 |
| Petugas Gakkum KLH/BPLH di salah satu lokasi perusahaan pertambangan |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, memastikan hasil audit terhadap 24 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Sumatra akan segera diumumkan kepada publik. Audit ini dilakukan menyusul banjir besar yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Tunggu tanggal mainnya,” kata Rohmat saat dikonfirmasi ANTARA terkait perkembangan audit tersebut, usai menutup acara Lesson Learned Workshop bertajuk Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta, Kamis.
Rohmat tidak merinci sejauh mana proses audit berlangsung maupun temuan sementara tim pemeriksa. Namun, ia menegaskan bahwa hasil audit akan diumumkan secara terbuka.
“Nanti pasti ada pengumuman terkait hasil audit 24 PBPH di Sumatera,” tambahnya singkat sebelum meninggalkan lokasi acara.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Senin (19/1), Rohmat menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan audit terhadap 24 PBPH di tiga provinsi terdampak banjir tersebut.
Selain audit, Kementerian Kehutanan juga telah mengevaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan mencabut 40 izin PBPH yang dinilai berkinerja buruk, dengan total luas mencapai 1,5 juta hektare di seluruh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Langkah pencabutan izin ini merupakan bagian dari upaya penataan tata kelola kehutanan yang lebih baik, untuk memperkuat fungsi ekologis, mencegah kerusakan lingkungan, serta menekan risiko bencana hidrometeorologi yang berulang di kawasan hutan rawan.
Bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Kementerian Kehutanan juga berkomitmen merebut kembali kawasan hutan dari aktivitas sawit dan tambang ilegal, demi menjamin kepastian hukum sekaligus keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat lokal dan generasi mendatang.(da*)
