 |
| Ilustrasi |
Lubukbasung, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menegaskan bahwa proses pengadaan kendaraan dinas untuk kepala daerah telah dimulai sejak Oktober 2025 dan selesai pada awal November 2025, jauh sebelum daerah tersebut terdampak bencana alam.
Sekretaris Daerah Agam, Muhammad Lutfi AR, menyampaikan di Lubuk Basung, Senin, bahwa pengadaan kendaraan ini merupakan bagian dari tugas Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan daerah.
“Proses pengadaan dilakukan ketika kondisi wilayah masih normal, sebelum terjadi bencana. Oleh karena itu, waktu pengadaan kendaraan sama sekali tidak terkait dengan banjir bandang, tanah longsor, maupun banjir yang menimpa Kabupaten Agam pada akhir November 2025,” jelas Lutfi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk menghindari informasi yang simpang-siur dan berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Klarifikasi ini diberikan agar publik memperoleh informasi yang lengkap dan akurat.
“Belakangan ini, muncul berbagai komentar dari tokoh masyarakat maupun media sosial yang menilai pemerintah kurang berempati. Kami perlu menjelaskan hal ini secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.
Menanggapi pernyataan beberapa anggota DPRD yang mempertanyakan waktu pelaksanaan pengadaan, Lutfi menegaskan, pemerintah daerah menghargai masukan, namun menekankan pentingnya melihat fakta dan kronologi secara menyeluruh.
Terkait rencana pengadaan kendaraan pada anggaran 2026, Lutfi menegaskan hingga kini belum ada pembelian, termasuk dua unit SUV atau sub minibus yang sempat ramai diperbincangkan di masyarakat.
Pengadaan kendaraan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Sekretariat Daerah dengan Sekda sebagai pengguna anggaran, dan pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kebutuhan.
“Kami memahami kondisi masyarakat dan memprioritaskan anggaran untuk penanganan bencana serta kebutuhan mendesak lainnya. Karena itu, pengadaan kendaraan saat ini belum menjadi prioritas,” ujarnya.
Lutfi juga menekankan, kebutuhan sarana pendukung terkait tugas Ketua Tim Penggerak PKK dan organisasi perempuan, termasuk peran istri wakil bupati dalam pembinaan keluarga serta pemberdayaan perempuan, memang ada. Namun, pemerintah daerah belum merencanakan pembelian kendaraan tersebut di tengah situasi saat ini.
“Memang ada kebutuhan untuk mendukung kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat, tetapi pembelian kendaraan belum direncanakan,” tutupnya.(da*)
