Notification

×

Iklan

Wamenkeu Pastikan Kemenkeu Siap Kerja Tahun 2026

Minggu, 04 Januari 2026 | 18:14 WIB Last Updated 2026-01-04T11:14:00Z

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Jakarta, Rakyatterkini.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memastikan seluruh unit kerja di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menjalankan tugas dan fungsinya sejak awal tahun anggaran 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil usai melakukan kunjungan kerja ke beberapa unit, antara lain Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen (Batii), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) pada Jumat (2/1).

“Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berjalan optimal pada awal tahun anggaran,” ujar Suahasil dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Wamenkeu juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh pegawai Kemenkeu sepanjang 2025. Meskipun menghadapi gejolak ekonomi global maupun domestik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berfungsi sebagai penyangga (shock absorber) bagi perekonomian.

“Di tengah berbagai tantangan, Kemenkeu berhasil menyelesaikan seluruh tugas dan kewajiban tahun 2025 dengan baik,” kata Suahasil.

Selama kunjungan, ia meninjau aktivitas perkantoran, berdialog dengan pimpinan dan pegawai, serta memantau proses bisnis, disiplin kerja, dan kualitas pelaksanaan tugas di masing-masing unit. 

Ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kinerja organisasi serta efektivitas penerapan kebijakan yang sedang berjalan.

Suahasil menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar unit eselon I, pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, serta pengembangan sumber daya manusia agar dapat menghadapi tantangan pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks.

“Kegiatan ini mencerminkan komitmen pimpinan Kemenkeu dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kinerja organisasi, serta memastikan pelaksanaan kebijakan dan program kerja secara efektif, efisien, dan akuntabel,” tutupnya. (da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update