Padang, Rakyatterkini.com— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengambil langkah cepat dan terkoordinasi untuk menangani krisis air bersih akibat kekeringan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernuran, Kamis malam (22/1/2026).
Kekeringan terjadi akibat kerusakan ekosistem di wilayah hulu sungai pascabanjir bandang akhir November 2025, yang memutus aliran sungai dan jaringan irigasi utama. Dampak langsungnya dirasakan masyarakat di empat kecamatan, yaitu Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang, Raju Minropa, menjelaskan, perubahan aliran sungai membuat banyak sumur warga mengering dan mengganggu sektor pertanian serta kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Sebagai langkah penanganan cepat, Pemkot Padang telah menyalurkan air bersih melalui mobil tangki ke wilayah terdampak, merencanakan pembangunan sumur bor dangkal, serta membangun hidran umum yang terhubung ke jaringan pipa PDAM.
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. Informasi dari BMKG memprediksi cuaca panas masih akan berlangsung hingga akhir Januari hingga awal Februari 2026.
“Kondisi ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Kekeringan harus segera kita atasi agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih,” tegas Gubernur.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan titik-titik rawan kekeringan untuk memastikan intervensi tepat sasaran. Pemprov Sumbar siap memberikan dukungan penuh bagi langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Padang.
Selain itu, Gubernur Mahyeldi mengingatkan potensi munculnya masalah sosial jika kekeringan berkepanjangan, seperti perebutan air bersih. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci untuk mencegah masalah tersebut.
“Jangan sampai warga berebut air bersih. Kita harus menuntaskan persoalan ini bersama-sama, semua pihak harus bersinergi,” ujar Gubernur.
Target Pemerintah Provinsi Sumbar adalah menyelesaikan penanganan kekeringan sebelum bulan Ramadan, agar masyarakat dapat menjalankan ibadah tanpa terganggu masalah air bersih.
Rapat koordinasi ini dihadiri selain Gubernur dan Pj Sekda Kota Padang, juga Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, para Kepala OPD terkait dari Pemprov dan Pemkot Padang, Direktur PDAM Kota Padang, Kepala Bappeda Provinsi, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar.(da*)


