 |
| Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Mahyeldi. |
Padang, Rakyatterkini.com — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menekankan pentingnya akurasi data sebagai kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Sumatera Barat, yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).
Menurut Mendagri, setiap kebijakan dan intervensi pemerintah dalam penanganan bencana harus berbasis data yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dalam penanganan bencana, pendataan menjadi hal paling krusial. Data yang akurat dan cepat menjadi dasar setiap kebijakan. Inilah tujuan utama dari rapat koordinasi ini," tegas Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Tito menjelaskan, pemerintah menggunakan enam indikator utama untuk menilai progres pemulihan pascabencana, yaitu: kelancaran roda pemerintahan, layanan publik, akses jalan, aktivitas ekonomi, kegiatan sosial masyarakat, serta ketersediaan layanan dasar.
Secara umum, Mendagri menilai proses pemulihan di Sumatera Barat berjalan positif. Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, 12 daerah telah menunjukkan pemulihan, sementara empat daerah—Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan—masih membutuhkan perhatian lebih intensif.
"Pemulihan di Sumbar tergolong cepat. Meski sebagian daerah sudah mulai pulih, bantuan tetap diberikan dengan bentuk intervensi yang berbeda sesuai kebutuhan," ujar Tito.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah melaporkan bahwa bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 307.936 jiwa masyarakat. Dari jumlah tersebut, 264 orang meninggal, 72 hilang, 401 luka-luka, dan 10.854 jiwa mengungsi.
Total kerusakan akibat bencana diperkirakan mencapai Rp15,63 triliun, sedangkan kerugian mencapai Rp17,91 triliun, sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp33,55 triliun.
"Seluruh data ini telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan diserahkan secara resmi ke Pemerintah Pusat melalui BNPB," ungkap Mahyeldi.
Dokumen R3P memberikan gambaran lengkap mengenai besaran kebutuhan pascabencana, pembagian kewenangan, serta sektor terdampak. Dokumen ini menjadi dasar faktual bagi Pemerintah Pusat dalam memahami kondisi Sumbar pascabencana secara menyeluruh.
Gubernur menekankan komitmen tinggi Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dan pihak terkait dalam percepatan pemulihan. Dari tenggat 90 hari yang diberikan Pusat untuk penyusunan R3P, Sumbar berhasil menyelesaikannya hanya dalam 18 hari.
"Ini bukti keseriusan kami dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat," tegas Mahyeldi.
Rakor tersebut dihadiri selain Mendagri dan Gubernur Sumbar, juga Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Sekda Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Sekretaris Utama BNPB Rustian, unsur Forkopimda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.(da*)
