 |
| KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan ribuan buruh akan konvoi motor |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Ribuan buruh dari DKI Jakarta dan Jawa Barat berencana menggelar aksi unjuk rasa besar di depan Istana Negara pada 8 Januari 2026. Para peserta aksi akan melakukan konvoi bersama menggunakan sepeda motor.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan perjuangan buruh untuk menuntut upah yang layak di tengah melonjaknya biaya hidup.
“Pada 8 Januari 2026, ribuan buruh dari Jakarta akan bergabung dengan rekan-rekan dari Jawa Barat untuk kembali turun ke jalan, mendatangi Istana Negara atau DPR RI menggunakan sepeda motor,” ujar Said Iqbal saat konferensi pers virtual, Jumat (2/1/2026).
Buruh dari Jawa Barat akan datang dari berbagai wilayah, mulai Pantura hingga Priangan Timur, termasuk Cirebon, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Majalengka, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Bogor, hingga Depok. Mayoritas buruh diperkirakan memasuki Jakarta pada malam 7 Januari menggunakan sepeda motor.
“Kenapa menggunakan motor? Karena ini perjuangan mandiri. Mereka patungan sendiri, biaya hidup meningkat, sementara kenaikan upah sangat kecil. Bahkan untuk menyewa bus pun banyak yang tidak mampu,” jelasnya.
Said Iqbal menjelaskan ada dua tuntutan utama dalam aksi ini. Pertama, buruh menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menjadi Rp5,89 juta. Kedua, buruh Jawa Barat meminta pengembalian nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di 19 wilayah, sesuai rekomendasi bupati dan wali kota yang sebelumnya tidak dijalankan.
Menurutnya, ada tiga alasan mendasar mengapa buruh tetap memperjuangkan kenaikan upah. Pertama, aturan pengupahan dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 berlaku dalam jangka panjang, bahkan hingga 10–15 tahun, yang berpotensi membuat upah stagnan.
Kedua, daya beli masyarakat, khususnya di Jakarta, terus menurun. “Tandanya jelas: kelas menengah menyusut, tabungan terkuras, dan dalam setahun terakhir terjadi deflasi hampir tiga sampai empat bulan,” ungkapnya.
Ketiga, biaya hidup di Jakarta disebut telah mencapai Rp15 juta per bulan. Buruh menilai upah seharusnya mendekati Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami berharap Jakarta, sebagai kota internasional, bisa memiliki upah yang setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan Karawang dan Bekasi,” tutup Said Iqbal.(da*)
