 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, terutama pascabencana serta menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajukan permintaan tambahan suplai pangan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas), guna memastikan ketersediaan cadangan pangan di daerah untuk tiga bulan ke depan.
“Berbagai langkah intervensi telah kami siapkan untuk menjaga harga tetap stabil dan pasokan pangan terjamin. Kami juga mengajukan tambahan cadangan pangan ke Bapanas dan berharap mendapat dukungan dari semua pihak,” ujar Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.
Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Kamis (22/1/2026).
High Level Meeting TPID tahun ini mengusung tema “Sinergi dan Strategi Pengendalian Inflasi Pasca Bencana serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 2026”. Pertemuan ini digelar untuk merespons tekanan inflasi yang meningkat akibat dampak bencana sekaligus tingginya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
Gubernur Mahyeldi menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar pada akhir November lalu menimbulkan kerusakan signifikan, terutama pada sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kondisi tersebut berimbas langsung pada produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan di daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat inflasi Sumbar sepanjang 2025 menunjukkan tren naik, terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat lebih lanjut akibat terganggunya pasokan pangan pascabencana dan tingginya permintaan.
“Jika tidak segera dimitigasi, kondisi ini berpotensi memperparah tekanan inflasi di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Menghadapi situasi tersebut, Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, hingga seluruh pemangku kepentingan, dalam upaya pengendalian inflasi.
Ia menawarkan dua pendekatan utama untuk menekan laju inflasi: pengendalian harga jangka pendek dan penguatan ketahanan pangan daerah jangka panjang.
“Dalam jangka pendek, harga harus tetap terkendali dan pasokan harus tersedia. Untuk jangka panjang, ketahanan pangan daerah harus diperkuat agar tidak mudah terguncang oleh bencana atau fluktuasi permintaan,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan pengalaman sebelumnya, di mana komoditas utama penyumbang inflasi saat Ramadhan dan Idul Fitri 2024–2025 adalah cabai merah, bawang merah, dan beras. Komoditas ini akan menjadi fokus pengendalian TPID ke depan.
Sebagai langkah antisipatif, Pemprov Sumbar telah menyiapkan strategi, antara lain: mengajukan suplai cadangan pangan ke Bapanas, melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar, memastikan kelancaran distribusi pangan, memperkuat kerja sama antar daerah, serta mengawasi praktik penimbunan dan spekulasi harga. Selain itu, komunikasi efektif kepada masyarakat juga digalakkan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli.
High Level Meeting TPID ini dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, serta bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.(da*)
