Padang, Rakyatterkini.com — Minat masyarakat Sumatera Barat untuk menunaikan ibadah haji tetap tinggi meski tengah menghadapi masa pemulihan pascabencana. Hal ini tercermin dari capaian pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Tahap I, yang bahkan melampaui rata-rata nasional.
Data tersebut diungkapkan dalam rapat konsolidasi antara Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Sumatera Barat dengan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih, yang berlangsung di Asrama Haji Tabing, Padang, Pertemuan ini bertujuan mematangkan persiapan pelunasan Bipih Tahap II untuk tahun 1447 H/2026 M.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, menyatakan apresiasinya atas komitmen jemaah haji di Ranah Minang. Hingga penutupan tahap pertama pada 23 Desember 2025, persentase pelunasan mencapai 75 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 73 persen.
"Capaian ini patut diapresiasi, mengingat kondisi Sumatera Barat yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana. Ini menjadi modal penting sekaligus bukti kuat niat jemaah dan kerja keras seluruh pihak terkait," ujar Rifki di hadapan para Kepala Kantor Kemenhaj kabupaten/kota dan pimpinan perbankan.
Dalam menghadapi pelunasan Tahap II, Rifki menekankan pentingnya sinergi antara Kemenhaj dan perbankan melalui sosialisasi masif, karena tahap ini menyasar segmen jemaah yang spesifik. Prioritas diberikan kepada jemaah yang gagal melakukan pelunasan pada tahap pertama akibat kendala jaringan atau teknis perbankan, serta mereka yang telah memenuhi syarat istithaah kesehatan namun belum sempat melakukan pembayaran.
Tahap kedua juga mengakomodasi penggabungan mahram (suami-istri atau keluarga kandung) dengan batas selisih tunggu maksimal lima tahun, serta memberikan perhatian khusus kepada pendamping jemaah lanjut usia (lansia). Rifki menyebutkan jumlah jemaah lansia di Sumatera Barat sebanyak 196 orang, sekitar lima persen dari total kuota, yang mendapat prioritas agar dapat menunaikan ibadah dengan nyaman.
Kabar baik juga datang bagi jemaah penyandang disabilitas. Rifki menyampaikan adanya kebijakan inklusif dalam undang-undang terbaru, yang memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas beserta pendampingnya untuk melakukan pelunasan pada tahap kedua.
Selain itu, rapat membahas optimalisasi kuota cadangan. Dari alokasi 40 persen kuota cadangan, tercatat 275 jemaah memilih menunda keberangkatan ke 2027. Kondisi ini membuka peluang bagi jemaah lain untuk mengisi sisa kuota, dengan potensi mencapai 949 jemaah dari daftar tunggu berikutnya.
"Dengan kerja sama yang baik, sisa kuota ini insyaallah bisa terpenuhi. Bahkan jika animo pelunasan melebihi kuota, kami siap mengajukan penambahan kuota dari provinsi lain yang belum terserap," jelas Rifki optimis.
Melalui penguatan koordinasi dengan BPS-Bipih, Kanwil Kemenhaj Sumbar menargetkan seluruh kuota haji Sumatera Barat 2026 dapat terpenuhi secara maksimal, sehingga tidak ada kursi kosong saat keberangkatan.(da*)


