Payakumbuh, Rakyatterkini.com – Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Bappeda Kota Payakumbuh, Jumat (30/1/2026).
Dalam sambutannya, Elzadaswarman menekankan bahwa penyusunan RKPD 2027 akan difokuskan pada upaya mendorong transformasi sosial-ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan terukur.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
“Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam merumuskan arah pembangunan Kota Payakumbuh,” ujarnya.
Elzadaswarman menilai forum konsultasi publik sebagai wadah strategis untuk mengumpulkan masukan demi menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang cermat dan berbasis data, mengingat keterbatasan sumber daya alam di kota ini.
“Dengan sumber daya alam yang terbatas, perencanaan harus tepat agar belanja daerah lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Elzadaswarman memaparkan capaian indikator makro Kota Payakumbuh yang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,70 persen pada 2023, 4,53 persen pada 2024, dan ditargetkan naik menjadi 5,02 persen pada 2025.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga meningkat dari Rp49,88 juta pada 2019 menjadi Rp64,21 juta pada 2024, dengan target Rp72,02 juta pada 2025.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka diperkirakan 4,96 persen pada 2025, sementara angka kemiskinan menurun dari 5,44 persen pada 2023 menjadi 4,95 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat signifikan, dari 77,42 pada 2014 menjadi 81,62 pada 2025, menempatkan Payakumbuh sebagai salah satu kota dengan IPM tertinggi di Sumatera Barat.
Menurut Elzadaswarman, forum ini menjadi tahapan penting sebelum RKPD ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah pada 2027. Ia berharap masukan yang diberikan dapat menghasilkan perencanaan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, Syafwal, menjelaskan bahwa RKPD 2027 disusun melalui pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politis, serta selaras dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah daerah.
Tema RKPD 2027 juga sesuai dengan arah pembangunan Provinsi Sumbar dan Rencana Kerja Pemerintah Nasional, dengan fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan layanan publik.
“Kami berkomitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan sektor strategis berbasis potensi lokal,” jelas Syafwal.
Ia menambahkan, meskipun Kota Payakumbuh mencatat capaian positif dalam satu dekade terakhir, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, ketergantungan pada transfer pusat, dan kebutuhan efisiensi belanja pegawai.
“Diharapkan seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan konstruktif agar RKPD 2027 semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel,” tutup Syafwal.(da*)


