 |
| Walikota Fadly Amran meninjau penataan kawasan kumuh di Pasir Sebelah, Kelurahan Pasia Nan Tigo |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Padang terus mempercepat penataan kawasan permukiman kumuh di wilayah pesisir. Wali Kota Padang, Fadly Amran, meninjau langsung perkembangan proyek penataan di RW 03 Pasir Sebelah, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Senin (19/1/2026).
Penataan ini dilakukan melalui sinergi antara Pemko Padang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagai langkah strategis dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh di kota tersebut.
Dalam kunjungannya, Fadly Amran meninjau pembangunan infrastruktur dasar yang mencakup perbaikan jalan lingkungan, saluran drainase, fasilitas sanitasi, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Wali kota menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang dinilai sangat membantu percepatan penyelesaian kawasan kumuh, khususnya di wilayah pesisir.
“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat, dan layak huni. Dukungan dari Kementerian PKP sangat membantu percepatan penanganan kawasan kumuh di kota kita,” ujar Fadly Amran.
Aliasmi Zesra, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai Penyedia Sumatera III Kementerian PKP, menyampaikan bahwa penataan di Pasia Nan Tigo mencakup pembangunan jalan lingkungan sepanjang 712 meter, saluran drainase sepanjang 3.167 meter, rehabilitasi 11 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah, serta pembangunan fasilitas sanitasi di 52 titik.
Menurut Aliasmi, sebagian besar pekerjaan fisik telah rampung. Namun, pembangunan saluran drainase sempat mengalami keterlambatan karena kendala teknis. “Rehabilitasi rumah, fasilitas sanitasi, dan jalan lingkungan sudah selesai. Pembangunan drainase ditargetkan selesai sepenuhnya pada 29 Januari 2026,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Raf Indria, menyebut proyek ini berasal dari usulan Pemko Padang yang disetujui Kementerian PKP, dengan total bantuan sekitar Rp9 miliar.
“Selain dukungan APBN, Pemko Padang juga menambahkan anggaran APBD untuk penyempurnaan infrastruktur serta bantuan tambahan untuk bedah rumah masyarakat,” kata Raf Indria.(da*)
