 |
| Ilustrasi |
Lubuk Basung, Rakyatterkini.com– Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mencatat sebanyak 1.406 unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdampak bencana banjir hidrometeorologi yang melanda wilayah itu pada akhir November 2025.
“Sebanyak 1.406 pelaku UMKM terdampak tersebar di Kecamatan Palembayan, Palupuh, Matur, Malalak, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, dan daerah lainnya,” ujar Kepala Diskop UKM Agam, Endrimelson, saat ditemui di Lubuk Basung, Rabu.
Kerugian yang dialami para pelaku UMKM diperkirakan mencapai Rp220 miliar. Angka ini disebabkan oleh kerusakan lokasi usaha akibat banjir bandang, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Sektor usaha yang terdampak meliputi perdagangan, kuliner, dan berbagai jenis usaha lainnya.
“Data ini berasal dari pendataan awal beberapa hari setelah bencana. Kami akan melakukan verifikasi ulang untuk memastikan akurasi,” jelas Endrimelson.
Saat ini, Diskop UKM Agam tengah menginput data sebagai bagian dari penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Langkah ini menjadi tindak lanjut atas bencana hidrometeorologi, termasuk banjir bandang dan tanah longsor, yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Agam.
Menurut Endrimelson, data yang akurat sangat penting agar proses pemulihan pascabencana dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. “Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Pendataan mencakup berbagai aspek sosial ekonomi, mulai dari kehilangan mata pencaharian, potensi sumber pendapatan yang terdampak, hingga akses terhadap bantuan keuangan, termasuk kemungkinan bantuan langsung tunai bagi UMKM di masa mendatang.
Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam, dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait. Kepala Bappeda Agam, Hamdi, menekankan bahwa data yang dihimpun harus mencerminkan kondisi riil di lapangan, agar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran.
Hamdi menambahkan, seluruh OPD harus mempercepat penginputan data agar dokumen R3P dapat segera disusun sesuai jadwal. Data yang dikumpulkan meliputi identitas UMKM terdampak, tingkat kerusakan, luas fisik, estimasi nilai kerugian, dan asumsi kerusakan. Luas fisik ditetapkan berdasarkan rata-rata Kabupaten Agam, dengan acuan nilai di bawah Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) bangunan gedung negara sederhana.
UMKM dinyatakan kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya tempat usaha, sarana produksi, serta hancurnya bahan baku atau hanyut terbawa banjir.
“Saya berharap seluruh kewajiban administrasi kebencanaan dapat segera dituntaskan, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bisa dilaksanakan untuk memulihkan UMKM sekaligus mendorong pembangunan daerah,” kata Hamdi.(da*)
