 |
| Pemprov Sumbar Fokus Pemulihan Pascabencana |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi menutup status tanggap darurat tingkat provinsi dan mulai beralih ke tahap pemulihan pascabencana.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa fokus utama pada fase ini adalah percepatan pendataan kerusakan dan kerugian serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Layanan dasar yang menjadi prioritas meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara, sebelum dilanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
“Kita menargetkan pendataan kerusakan dan kerugian rampung paling lambat 28 Desember 2025. Hal ini penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dimulai pada awal tahun 2026,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy memimpin Forum Group Discussion (FGD) yang dihadiri Forkopimda Provinsi dan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12/2025). Forum ini juga diikuti secara daring oleh Bupati dan Walikota daerah terdampak, serta menjadi ajang evaluasi menyeluruh atas penanganan bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Sumbar.
Meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, Mahyeldi menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemprov Sumbar juga akan fokus pada trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada relawan, perantau, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak.
“Para relawan menunjukkan pengorbanan luar biasa. Banyak yang meninggalkan keluarga dan pekerjaan demi menolong sesama. Inilah semangat gotong royong dan kemanusiaan yang tetap hidup di masyarakat kita,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi meminta Bupati dan Walikota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian lengkap, akurat, dan terverifikasi sebagai dasar penyusunan R3P. Ia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan penanganan dan meminta kepala daerah menjadi motor pemulihan di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menekankan penyusunan R3P menjadi langkah penting untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di daerah terdampak.
“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak tepat sasaran dan pemulihan akan lambat,” tegas Rustian.
Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Hingga kini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang menjalani pengujian lanjutan di Jakarta.
“Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan bekerja maksimal,” ujarnya.
Diketahui, dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat, yakni Kabupaten Agam, Pasaman Barat, dan Tanah Datar.
Berdasarkan data sementara dari dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi tercatat 260 meninggal dunia, 72 hilang, dan 382 luka-luka. Total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa. (da*)
