 |
| Presiden Prabowo saat hadir di konferensi pers Kejagung. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) menemukan dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dan individu dalam bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menindaklanjuti temuan ini, Satgas PKH telah memanggil 27 perusahaan dari tiga provinsi tersebut untuk dimintai keterangan.
“Satgas PKH telah mengidentifikasi adanya indikasi bahwa sejumlah entitas, baik korporasi maupun perorangan, berkontribusi terhadap terjadinya bencana,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12).
Hasil kajian Satgas PKH dan analisis dari Pusat Riset Interdisipliner ITB menunjukkan bahwa banjir bandang di Sumatera tidak semata-mata akibat faktor alam. Aktivitas alih fungsi lahan secara besar-besaran di hulu daerah aliran sungai, dikombinasikan dengan curah hujan tinggi, menjadi faktor pemicu utama.
“Kondisi ini menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, berkurangnya daya serap tanah, meningkatnya aliran permukaan, dan akhirnya terjadilah banjir bandang,” jelas Burhanuddin.
Jaksa Agung menambahkan, Satgas PKH merekomendasikan agar proses identifikasi seluruh subjek hukum yang diduga terlibat di ketiga provinsi terus dilanjutkan. Pemeriksaan akan melibatkan Satgas PKH, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Polri untuk menghindari tumpang tindih serta mempercepat penyelesaian kasus sesuai hukum yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga yang telah bersinergi dalam penertiban kawasan hutan.
“Hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum yang tegas adalah bagian dari upaya menjaga kedaulatan nasional. Kehutanan, sebagai anugerah Tuhan, harus dikelola dan dilestarikan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bukan untuk segelintir pihak,” tegasnya.
Presiden RI Prabowo Subianto yang hadir menegaskan bahwa Satgas PKH harus bekerja tanpa pandang bulu. Menurutnya, praktik penyimpangan selama puluhan tahun telah menyebabkan kerugian besar bagi negara.
Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan kementerian terkait atas kerja keras mereka dalam menertibkan kawasan hutan.
“Mari kita lanjutkan perjuangan ini. Jangan gentar, jangan surut semangat. Kita berada di jalan yang benar dan mulia, membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia,” pungkas Prabowo.(da*)
