 |
| Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus mengintensifkan langkah penanganan pascabencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pembukaan akses jalan, pendirian posko pengungsian, penyaluran bantuan logistik, hingga normalisasi sungai dan ruas jalan yang terdampak.
Memasuki masa perpanjangan tanggap darurat hingga 17 Desember 2025, Pemerintah Daerah kini fokus mempersiapkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang masih mengungsi.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan wali nagari serta Pemerintah Pusat untuk merealisasikan pembangunan Huntara di sejumlah wilayah terdampak, yakni Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, dan X Koto.
“Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang terdampak bencana. Kami telah menyampaikan usulan pembangunan Huntara kepada Pemerintah Pusat,” ujar Eka Putra saat meninjau Posko Bencana di Batu Taba, Sabtu (13/12/2025), didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly, anggota DPRD Yonnarlis, serta Ketua TP PKK.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten telah mengirimkan data kebutuhan Huntara yang nantinya akan dibangun oleh TNI di lokasi yang telah diusulkan dan disetujui. Total Huntara yang diajukan sebanyak 552 unit untuk kepala keluarga terdampak, dengan rincian 89 KK di Kecamatan Batipuh, 379 KK di Batipuh Selatan, dan 84 KK di Kecamatan X Koto.
“Insya Allah, pembangunan Huntara ini akan dilaksanakan oleh TNI dengan target pengerjaan selama sembilan hari,” katanya.
Selain hunian, Pemkab Tanah Datar juga memikirkan keberlanjutan ekonomi masyarakat terdampak. Eka Putra mengungkapkan, sektor pertanian mengalami kerusakan cukup signifikan, dengan lahan pertanian seluas 389 hektare dan ladang sekitar 91 hektare terdampak bencana.
“Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat untuk melakukan normalisasi lahan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas. Presiden telah menyampaikan dukungan berupa dana sebesar Rp4 miliar untuk kabupaten dan kota terdampak, namun kami masih menunggu petunjuk teknis dan regulasinya,” jelasnya.
Bupati juga kembali mengimbau warga yang tinggal di kawasan bantaran dan sempadan sungai agar bersedia direlokasi ke tempat yang lebih aman guna menghindari risiko bencana serupa di masa mendatang.
“Tahun lalu kami telah menyediakan Hunian Tetap bagi warga yang direlokasi di Kecamatan Rambatan. Lokasi tersebut masih memungkinkan untuk pembangunan beberapa unit tambahan. Kami akan kembali mengupayakan dukungan Pemerintah Pusat, mengingat anggaran pembangunan satu unit rumah mencapai Rp60 juta,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, daerah tetangga, para perantau, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan. Ia juga mengapresiasi kerja keras para relawan, pemerintah nagari dan kecamatan, OPD, TNI, Polri, serta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.
“Dengan kebersamaan dan gotong royong, kami optimistis Tanah Datar akan bangkit kembali,” pungkasnya.(Farid)
