 |
| Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan percepatan penanganan pascabencana di tiga provinsi di Sumatra. Ia memastikan Kementerian PU bergerak cepat dalam upaya tanggap darurat serta pemulihan infrastruktur di wilayah paling terdampak.
“Kementerian PU telah mengerahkan total 310 personel di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mereka berasal dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Personel ini bertugas melakukan respons cepat, meninjau infrastruktur yang rusak, serta membantu komando penanganan darurat di daerah,” ujar Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Selain tenaga lapangan, kementerian juga mengirimkan 298 unit alat berat—mulai dari excavator hingga loader—serta 121 unit peralatan pendukung seperti hidran umum, mobil operasional, dump truck, dan truk tangki air. Tak hanya itu, 3.727 unit material darurat berupa geobag, bronjong kawat, dan agregat turut disalurkan ke lokasi-lokasi terdampak.
“Alat berat ini digunakan untuk membersihkan material longsor, menormalisasi alur sungai, memperbaiki badan jalan, hingga memasang jembatan bailey guna memulihkan konektivitas antarwilayah,” jelasnya.
Dody menyebut bahwa hingga 10 Desember 2025 pukul 22.00 WIB, terdapat 1.355 titik terdampak di tiga provinsi tersebut. Kerusakan yang tercatat meliputi banjir, tanah longsor, jembatan putus, tanggul jebol, hingga ruas jalan nasional yang tidak bisa dilalui.
Pada sektor Bina Marga, kerusakan mencakup 76 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 kilometer dan 31 jembatan nasional dengan total panjang 2.537 meter. Selain itu, 108 ruas jalan daerah dan 49 jembatan daerah ikut terdampak.
Di sektor Sumber Daya Air, kerusakan ditemukan pada 127 sungai, 13 bendung, 4 jaringan irigasi, 1 tanggul, 3 checkdam, 2 dermaga jetty, serta 11 fasilitas air baku. Total areal irigasi dan bendung yang menjadi kewenangan nasional mencapai lebih dari 3.000 hektare.
Sementara di sektor Cipta Karya, terdapat 85 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang mengalami gangguan, serta 143 titik infrastruktur berbasis masyarakat yang rusak.
Bencana ini juga berdampak pada infrastruktur layanan publik dan sosial, termasuk 973 sekolah, 562 madrasah, 53 pasar, 212 pondok pesantren, 308 fasilitas kesehatan, 29 kantor, serta 360 rumah ibadah.
Dody juga mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan mencapai Rp51,82 triliun. Dari jumlah itu, Rp2,72 triliun dialokasikan untuk tanggap darurat, sementara Rp49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang.
Ia menyampaikan apresiasinya kepada kementerian lain dan pemerintah daerah yang telah bersinergi. Menurutnya, pemulihan pascabencana hanya bisa berjalan optimal melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Kita perlu bekerja bersama agar masyarakat dapat kembali menikmati layanan dasar dan mobilitas yang aman,” ujarnya.(da*)
