 |
| Menteri Nusron beri arahan kepada jajaran Pertanahan di Kalteng. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk membangun sistem meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Menurut Nusron, pengelolaan SDM selama ini belum sepenuhnya diatur dalam kebijakan yang terukur. “Saya menekankan sistem meritokrasi dengan roda organisasi yang terus bergerak,” ujarnya.
Menteri Nusron menegaskan setiap penilaian akan didasarkan pada objektivitas kinerja dan jalur karier yang jelas. Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rabu (10/12/2025) malam.
Penerapan meritokrasi ditujukan untuk memberikan kepastian karier bagi pegawai Kementerian ATR/BPN, sehingga setiap pegawai memiliki tujuan, mimpi, dan motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi serta kualitas kerja.
“Pelayanan publik akan maksimal jika sistem di kantor mampu menjamin masa depan pegawainya. Dengan demikian, setiap pegawai punya mimpi, target, dan tahu jalur kariernya,” jelas Nusron di Aula Kanwil BPN Kalteng.
Dalam kegiatan yang dimoderatori Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, Menteri Nusron menyampaikan harapannya agar penerapan sistem meritokrasi dapat menciptakan iklim kerja yang sehat, adil, dan profesional, sekaligus meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.
Sepanjang tahun 2025, layanan pertanahan di Kalteng menangani sebanyak 76.562 berkas. Kepala Kanwil BPN Kalteng, Fitriyani Hasibuan, melaporkan bahwa rata-rata pelayanan mencapai sekitar 6.380 berkas per bulan di 15 satuan kerja, dengan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp32,6 miliar.
Fitriyani menekankan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kanwil BPN Kalteng yang terus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas layanan.
“Dengan profesionalisme dan penguatan sistem kerja yang semakin tertata, diharapkan semua target dapat tercapai dan selesai pada akhir tahun 2025,” tutupnya.(da*)
