 |
| Pembangunan hunian sementara (huntara) di Padang Pariaman. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com — Pemerintah Pusat Mendorong Pemanfaatan Lahan Negara dan BUMN untuk Relokasi Warga Terdampak Bencana di Sumbar
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, menginstruksikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk memanfaatkan tanah negara maupun lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai lokasi relokasi warga terdampak bencana, terutama bagi mereka yang lahannya sudah tidak layak lagi untuk ditempati.
Instruksi tersebut disampaikan Prasetyo Hadi melalui sambungan telepon kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, pada Senin (15/12/2025). Langkah ini dianggap sebagai solusi percepatan relokasi, terutama di tengah keterbatasan pemerintah kabupaten dan kota dalam menyediakan lahan.
“Apabila terdapat tanah negara atau lahan BUMN di wilayah terdampak, silakan dikoordinasikan langsung di lapangan untuk digunakan sebagai lokasi relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggalnya semula,” ujar Prasetyo Hadi.
Mensesneg menekankan, pemerintah pusat berkomitmen mendorong percepatan relokasi masyarakat terdampak bencana agar mereka segera menempati hunian yang lebih aman dan layak. Pemanfaatan lahan negara disebutnya sebagai alternatif praktis ketika daerah menghadapi kendala dalam pembebasan lahan.
“Misalnya, Hak Guna Usaha (HGU) yang izinnya tidak diperpanjang bisa dimanfaatkan. Begitu pula lahan BUMN, semua bisa dikoordinasikan di lapangan,” tegasnya.
Prasetyo Hadi juga meminta Pemerintah Provinsi Sumbar untuk segera menindaklanjuti arahan tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pengelola lahan dan pemerintah kabupaten/kota terkait.
“Jangan ditunda-tunda. Segera dilakukan. Kasihan masyarakat yang masih tinggal di pengungsian dan belum memiliki rumah,” tambahnya.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk segera melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota terdampak, termasuk memetakan lokasi lahan serta menyiapkan warga yang akan direlokasi.
“Ini arahan yang jelas. Pemanfaatan tanah milik negara maupun BUMN untuk relokasi warga terdampak memungkinkan, dan akan segera kami tindaklanjuti melalui koordinasi di lapangan,” kata Mahyeldi.
Ia menambahkan, saat ini ada empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk relokasi warga, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan dukungan arahan pemerintah pusat, proses relokasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.
“Kita berharap dengan adanya kepastian dan kesiapan lahan ini, pembangunan hunian tetap pascabencana dapat berjalan serentak, sehingga masyarakat terdampak mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak,” pungkas Mahyeldi.(da*)
