 |
| Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, didampingi Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com — Pemerintah pusat kembali menegaskan kehadiran negara di tengah duka masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Komitmen itu ditunjukkan melalui peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak di Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (13/12/2025).
Ground breaking tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, sebagai langkah awal mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
Pembangunan huntara diharapkan menjadi ruang aman dan layak bagi warga untuk kembali menata kehidupan, sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.
“Hunian sementara ini bukan sekadar bangunan fisik. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara, agar masyarakat bisa kembali hidup dengan aman, tenang, dan bermartabat,” ujar Pratikno.
Ia menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pemulihan dengan tetap mengedepankan keselamatan serta keberlanjutan lingkungan.
Pratikno menambahkan, penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Seluruh tahapan, mulai dari tanggap darurat, rehabilitasi hingga rekonstruksi, harus berjalan terintegrasi dan melibatkan seluruh unsur, dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat.
“Kunci keberhasilan ada pada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Kita ingin pemulihan ini berjalan cepat, tepat, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian serta dukungan pemerintah pusat. Kehadiran langsung Menko PMK dinilainya menjadi suntikan semangat bagi masyarakat Sumbar untuk bangkit dari bencana.
“Ground breaking huntara ini memberi harapan baru. Ini bukan hanya tentang tempat tinggal sementara, tetapi tentang masa depan masyarakat kami agar bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih baik,” ungkap Mahyeldi.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengawal penuh proses pembangunan huntara agar berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, menurutnya, menjadi kunci agar pemulihan pascabencana benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebagai tahap awal, pemerintah merencanakan pembangunan 200 unit hunian sementara di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Huntara tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 1,74 hektare milik PLN, dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pembangunan ini diharapkan menjadi titik awal bangkitnya kembali kehidupan masyarakat Padang Pariaman, dari puing bencana menuju masa depan yang lebih aman dan berdaya. (adpsb/bud)
