 |
| Tiang Jjembatan jalur kereta api Lembah Anai tetap dilestarikan. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com— Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki rencana untuk membongkar jembatan kereta api di Lembah Anai.
Justru sebaliknya, Pemprov Sumbar berkomitmen menjaga, melestarikan, dan mereaktivasi jalur kereta api tersebut sebagai bagian dari warisan budaya dan aset sejarah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menerima audiensi komunitas heritage yang membahas pemeliharaan situs-situs sejarah di Sumbar, di ruang rapat Istana Gubernur, Selasa (30/12/2025). Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Jefrinal Arifin.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan menyetujui pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai. Fokus kami adalah reaktivasi dan pelestarian, bukan pembongkaran,” tegas Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi mengaku terkejut atas beredarnya isu pembongkaran yang berkembang di publik tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Saya cukup terkejut karena isu ini muncul tanpa sepengetahuan Gubernur. Padahal, kebijakan yang kami pegang jelas: menjaga dan melestarikan aset bersejarah,” ujarnya.
Terkait surat yang sempat beredar dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Mahyeldi menilai terjadi kesalahan komunikasi karena surat tersebut ditanggapi tanpa koordinasi dengan Pemprov Sumbar.
“Ini adalah kekeliruan komunikasi. Surat itu dijawab tanpa melibatkan kami di pemerintah daerah, padahal menyangkut aset strategis dan bersejarah,” jelasnya.
Mahyeldi menambahkan, sebelumnya ia telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, serta Menteri Perhubungan. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa jalur kereta api tidak akan dibongkar. Sebaliknya, dilakukan kajian komprehensif untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatannya di masa depan.
“Jalur kereta api ini adalah aset heritage yang memiliki nilai sejarah dan edukasi tinggi. Seharusnya dirawat dan dimanfaatkan, bukan dibongkar,” kata Mahyeldi.
Gubernur juga menyinggung kebijakan masa lalu yang menonaktifkan jalur kereta api di Sumbar sebagai langkah yang keliru dan tidak boleh terulang. Karena itu, reaktivasi jalur kereta api, termasuk pengembangan jalur yang menghubungkan pusat aktivitas masyarakat, menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.
Menutup penjelasannya, Mahyeldi menyatakan bahwa persoalan surat tersebut telah dikoreksi melalui koordinasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan pihak Direktorat Jenderal terkait.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat dan komunitas heritage yang aktif mengawal isu ini. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman bisa segera diluruskan,” ujarnya.
Sikap tegas Gubernur mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Arsitek sekaligus pegiat pelestarian Padang Heritage, Yulsi Munir, berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga jalur kereta api dan bagian rel yang mulai berkurang, sekaligus melakukan kajian teknis terhadap struktur beberapa jembatan di kawasan cagar budaya.
Hal senada diungkapkan Nando, perwakilan komunitas pecinta kereta api, yang menekankan bahwa masyarakat di sepanjang jalur kereta api sangat peduli terhadap aset ini meski belum aktif digunakan.
Menurutnya, minimnya pengawasan membuat jalur kereta api rawan rusak dan hilang, sementara aspirasi masyarakat dan komunitas pelestarian belum sepenuhnya ditangani secara optimal.(da*)
