 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi ketika membuka Rapat |
Padang, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa provinsi Sumbar memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
Menurutnya, gerakan berzakat dan berwakaf yang telah tumbuh kuat di tengah masyarakat menjadi fondasi penting bagi pemberdayaan ekonomi syariah. Potensi ini juga diperkuat oleh perkembangan sektor kuliner halal, fesyen halal, serta pariwisata halal yang terus menggeliat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumatera Barat 2025 di Auditorium Gubernuran, Kamis (13/11/2025).
Mahyeldi menuturkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan di Sumbar. Ia mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang menegaskan nilai kearifan lokal ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’ (ABS-SBK) sebagai dasar penerapan prinsip syariah dalam kehidupan masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah merupakan potensi strategis yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Sumbar,” ujarnya.
Ia menambahkan, sekitar 98 persen masyarakat Sumbar beragama Islam dan memegang teguh falsafah ABS-SBK, sehingga implementasi prinsip keuangan syariah sangat relevan dan mudah diterima. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang terencana dan terintegrasi.
Mahyeldi juga menyampaikan bahwa pada 15–16 November 2025 akan digelar Konferensi Wakaf Internasional (KWI) di Hotel Truntum Padang. Acara yang digelar bersama Pondok Modern Darussalam Gontor itu diharapkan mampu melahirkan gagasan baru serta solusi konkret dalam pengelolaan wakaf produktif.
Menurutnya, konferensi tersebut akan menjadi momentum penting untuk memperkuat industri halal, UMKM halal, ekspor halal, kerja sama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, hingga penguatan lembaga keuangan dan dana sosial syariah.
“Pengembangan ekonomi syariah membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Lebih jauh, Mahyeldi menjelaskan bahwa RPJMD Sumbar 2025–2029 telah memasukkan fokus ekonomi dan keuangan syariah dalam Misi ke-4, yakni memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangannya berada pada sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan UMKM, ekonomi hijau, hingga energi baru terbarukan yang selaras dengan prinsip syariah.
Strategi yang dicanangkan mencakup peningkatan kualitas investasi, digitalisasi UMKM, revitalisasi infrastruktur, serta penguatan ekonomi nagari ke depan.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi meminta seluruh kabupaten dan kota di Sumbar membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) selambatnya pada awal 2026 melalui SK kepala daerah masing-masing. Pembentukan komite ini juga terkait dengan penilaian Adinata Syariah tingkat provinsi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun yang sama.
“Dengan begitu, sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat mendorong gerakan masif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan memperkuat ekonomi dan keuangan syariah melalui transformasi ekonomi dan sosial. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri halal serta memperkuat rantai pasok halal melalui UMKM.
“Rakor ini diharapkan menjadi wadah sinkronisasi, sinergi, dan harmonisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” ujar Deti.
Rakor tahun ini diikuti 115 peserta dari berbagai unsur, termasuk bupati dan wali kota se-Sumbar, KNEKS, instansi vertikal, OPD provinsi dan kabupaten/kota, perguruan tinggi, Halal Madani, Halal Center, hingga Satgas Halal. Forum tersebut juga merumuskan langkah strategis dan rencana aksi kabupaten/kota untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai dokumen perencanaan daerah.
Menutup laporannya, Deti berharap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat dapat berjalan sesuai rencana. Ia menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi seluruh pihak dalam menjalankan program yang telah disusun.(da*)
