 |
| Pembangunan IKN |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini memasuki fase kedua, dengan dukungan penuh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan proses transisi berjalan lancar hingga tuntas.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan komitmen ini saat memimpin Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap 1 dan 2 IKN.
“Saya menyaksikan langsung progres pembangunan yang berlangsung sangat baik. Kementerian ATR/BPN memberikan dukungan penuh terhadap upaya Otorita IKN,” ujar Wamen Ossy.
Ia menambahkan, dukungan mencakup seluruh tahap pembangunan, mulai dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga kawasan yudikatif dan legislatif, dengan harapan semuanya dapat terlaksana sesuai rencana.
Lebih jauh, Kementerian ATR/BPN berperan tidak hanya dalam koordinasi, tetapi juga dalam aspek fundamental pembangunan kota, yaitu ketersediaan tanah dan kepastian tata ruang.
“Sejak awal pembangunan pada 2020, Kementerian ATR/BPN sudah aktif dalam pengadaan tanah serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN,” jelas Wamen Ossy.
Hingga November 2025, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 13 paket pengadaan tanah untuk mendukung infrastruktur IKN, mencakup lokasi pengolahan sampah terpadu, dermaga logistik, bendungan Sepaku, intake sungai Sepaku, duplikasi jembatan Pulau Balang, sistem pengelolaan air minum, hingga jalan bebas hambatan.
Di sisi tata ruang, sembilan RDTR telah rampung dan siap diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS), memperkuat kepastian hukum dan perencanaan kota.
Kepala Otorita IKN, Muhammad Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pembangunan prasarana dan sarana fisik IKN selesai untuk menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.
“Indikatornya antara lain terbangunnya KIPP seluas 800–850 hektare; progres gedung 20%; hunian 50%; sarana dan prasarana dasar 50%; serta indeks aksesibilitas dan konektivitas sebesar 0,74%,” kata Basuki.
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus memantau pembangunan IKN agar berjalan sesuai target.
Rapat ini merupakan bagian dari Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN dan mitra kerja terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN. Wamen Ossy hadir bersama Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur Deni Ahmad Hidayat, dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng.(da)
