 |
| Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, tampil sebagai pembicara kunci (Keynote Speaker) pada Plenary Investment Forum di Conference of Parties (COP) ke-30, yang berlangsung di Belem, Brasil, Kamis (13/11/2025) waktu setempat.
Dalam forum yang dihadiri delegasi dan industrialis dari negara maju tersebut, Sultan mempresentasikan gagasan “Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation”, yang mendapat sambutan positif dari seluruh peserta.
Menurut Sultan, komitmen Indonesia terhadap kesepakatan Paris telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan hijau, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Di sisi lain, DPD RI sebagai lembaga senat yang membawahi seluruh entitas daerah, telah mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang penting, antara lain RUU Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
“Berbagai kebijakan yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto, seperti alokasi dana konservasi dan RUU terkait iklim serta masyarakat adat, merupakan bukti nyata komitmen Indonesia dalam mempercepat dekarbonisasi melalui kebijakan hijau,” tegas Sultan.
Melalui forum ini, Sultan menegaskan dukungan DPD RI terhadap misi diplomasi iklim pemerintah, khususnya kerja sama pemanfaatan potensi carbon storage dan transisi energi dengan para industrialis global, berbasis kolaborasi, keadilan, dan integritas.
Indonesia, menurut Sultan, memiliki hutan hujan tropis ketiga terluas di dunia serta ekosistem mangrove terluas, selain potensi energi baru terbarukan dengan nilai ekonomi yang besar. “Selama tiga dekade terakhir, suhu bumi meningkat drastis. Upaya dekarbonisasi harus dilakukan melalui dua pendekatan: transisi energi dan pengembangan industri carbon capture,” katanya.
Sultan menyoroti laporan UNDP Global Climate Report 2024, yang menunjukkan 70% kebijakan iklim global gagal, bukan karena kekurangan dana atau teknologi, tetapi karena lemahnya integrasi politik dan kebijakan.
Melalui konsep Green Democracy, Sultan ingin menanamkan kesadaran ekologis dalam setiap agenda demokrasi. Gerakan ini juga menekankan pendidikan politik hijau bagi generasi muda, serta menghubungkan kepentingan daerah, politik, dan keadilan ekologis untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih sejahtera.
“Komitmen aksi iklim global sangat tergantung pada institusi demokrasi yang mampu bertanggung jawab atas setiap kebijakan. DPD RI akan menjadikan aksi iklim sebagai agenda prioritas dan memfasilitasi pertemuan parlemen negara-negara pemilik hutan hujan tropis,” tegas Sultan.
Setelah menyampaikan pidato selama 13 menit, banyak delegasi negara sahabat menyatakan apresiasi atas gagasan Green Democracy yang dianggap relevan dengan agenda ketahanan iklim global, bahkan mengundang Sultan untuk berbagi pengalaman lebih lanjut.(da*)
